REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia kembali menegaskan penolakan atas klaim historis China atas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Menyusul pernyataan juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Cina yang mengklaim historis atas ZEEI dalam jawaban nelayan China yang berada di Natuna.

"Klaim historis Cina atas ZEEI dengan alasan bahwa para nelayan Cina telah lama beraktivitas di perairan dimaksud bersifat unilateral, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pernah diakui oleh UNCLOS 1982," ujar pernyataan Kemenlu RI yang diterima Republika, Rabu (1/1).

Argumen ini telah dibahas dan dimentahkan oleh Keputusan SCS Tribunal 2016.  Indonesia juga menolak istilah "relevant waters" yang diklaim oleh Cina. Sebab istilah ini tidak dikenal dan tidak sesuai dengan UNCLOS 1982.  Oleh karenanya, Indonesia menedesak Cina untuk menjelaskan dasar hukum dan batas-batas yang jelas perihal klaim Cina di ZEEI berdasarkan UNCLOS 1982.

"Berdasarkan UNCLOS 1982 Indonesia tidak memiliki overlapping claim dengan RRT sehingga berpendapat tidak relevan adanya dialog apa pun tentang delimitasi batas maritim," kata pernyataan Kemenlu RI.

Seperti diketahui, baru-baru ini perairan Natuna kembali disusupi kapal asing asal Cina. Kapal-kapal tersebut langsung ditangkap pada Senin (30/12).

Bahkan beredar video yang menunjukkan kehadiran kapal-kapal ikan Cina yang dikawal kapal coast guard negara tersebut malah mengusir kapal milik nelayan Indonesia. Gambar dalam video itu mengesankan, perairan Natuna seolah-olah masuk wilayah Cina.

Kemenlu RI telah memanggil Dubes Cina di Jakarta untuk menyampaikan protes keras terhadap kejadian tersebut. Nota diplomatik protes juga telah disampaikan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika