REPUBLIKA.CO.ID, HONG KONG -- Kepala Eksekutif Hong Kong Carrie Lam mengatakan akan bekerja sama dengan pejabat tinggi Beijing untuk memperbaiki Hong Kong, Selasa (7/1). Langkah ini menyusul aksi demonstrasi di pusat keuangan Asia yang sudah lebih dari enam bulan.
Sebelumnya, Cina menunjuk kepala baru kantor pemerintah Cina yang paling penting di Hong Kong, Luo Huining. Hal ini secara tak terduga diumumkan pada akhir pekan lalu sebagai tanda Beijing frustrasi dengan penanganan krisis yang terakhir.
Kantor Penghubung Pemerintah Pusat Rakyat di Wilayah Administratif Khusus Hong Kong melapor kepada Dewan Negara Cina atau Kabinet dan merupakan platform utama bagi Beijing untuk memproyeksikan pengaruhnya di kota.
"Saya akan bekerja erat dengan Luo di masa mendatang, berkomitmen untuk 'satu negara, dua sistem', dan Hukum Dasar, bagi Hong Kong untuk ... kembali ke jalan yang benar," kata Lam dalam konferensi pers pertamanya mengacu pada mini-konstitusi kota dan sistem pemerintahan dilansir Channel News Asia, Selasa.
Pada Senin, Luo dalam sambutan pertamanya sejak menjabat menggunakan bahasa yang sama dengan mengatakan dia berharap kota akan kembali ke jalan yang benar. Pada November, Reuters melaporkan bahwa Beijing tengah mempertimbangkan untuk menggantikan mantan kepala kantor penghubung, Wang Zhimin. Dia sempat mendapat kritik karena gagal mengantisipasi oposisi publik terhadap RUU ekstradisi yang sekarang sudah ditarik.
Lam tidak menyebutkan protes dalam pidato pembukaannya. Lam berfokus pada risiko kesehatan terkait wabah virus pernapasan di kota Wuhan di Cina. Seperti diketahui, pihak berwenang telah mengidentifikasi 21 kasus di Hong Kong, tujuh di antaranya telah pulang dari rumah sakit.
Bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa telah meningkat selama liburan akhir tahun setelah jeda awal Desember. Kerusuhan dilihat dalam kekerasan setelah kemenangan luar biasa oleh kubu pro-demokrasi dalam pemilihan dewan distrik kota tidak menghasilkan konsesi pemerintah.
Protes di Hong Kong telah berkembang selama berbulan-bulan menjadi kampanye pro-demokrasi yang luas dengan tuntutan hak pilih universal dan penyelidikan independen terhadap keluhan kebrutalan polisi. Polisi berpendapat mereka telah bertindak dengan menahan diri.
Banyak rakyat di Hong Kong marah karena cengkeraman Beijing yang semakin ketat terhadap kota. Padahal wilayah itu dijanjikan otonomi tingkat tinggi di bawah kerangka "satu negara, dua sistem" ketika bekas koloni Inggris itu kembali ke pemerintahan Cina pada 1997.
Kendati demikian, Beijing membantah campur tangan dan menyalahkan Barat karena mengobarkan kerusuhan. Gerakan protes didukung oleh 59 persen penduduk kota yang disurvei dalam survei yang dilakukan untuk Reuters oleh Lembaga Penelitian Opini Publik Hong Kong dan 57 persen dari mereka ingin Lam mengundurkan diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika