REPUBLIKA.CO.ID, NEWYORK -- Publik Amerika Serikat (AS) semakin kritis dengan Presiden Donald Trump terutama soal menangani Iran. Keraguan muncul setelah Trump memerintahkan militer AS membunuh komandan militer Iran Jenderal Qassem Soleimani.
Jajak pendapat yang dirilis Reuters/Ipsos pada Rabu (8/1) menunjukkan mayoritas orang dewasa AS meyakini negara mereka akan kembali terlibat perang dalam waktu dekat. Jajak pendapat nasional menemukan 53 persen orang dewasa di AS tidak setuju dengan cara Trump menangani Iran.
Angkanya meningkat sebesar 9 persen dibandingkan jajak pendapat yang sama pada pertengahan bulan Desember lalu. Jumlah dewasa yang 'sangat tidak setuju' dengan keputusan Trump di Iran menjadi 39 persen. Naik 10 poin dibandingkan jajak pendapat bulan Desember.
Perbedaan pendapat sesuai dengan dukungan terhadap partai politik. Kenaikan jumlah orang yang tidak setuju berasal dari Partai Demokrat atau independen. Sementara, tidak ada perubahan untuk pendukung Partai Republik.
Sekitar sembilan dari 10 orang Partai Demokrat dan lima dari 10 orang independen tidak setuju dengan aksi Trump di Iran. Hanya satu dari 10 orang Partai Republik yang menyatakan tidak setuju. Satu dari 10 orang Demokrat, empat dari 10 independen dan delapan dari 10 Republik setuju cara Trump berurusan dengan Iran.
Survei tersebut dilakukan pada 6 sampai 7 Januari tidak lama setelah Trump memerintahkan serangan drone ke Irak yang menewaskan Soleimani dan meningkatkan ketegangan di kawasan. Parlemen Irak sudah meloloskan resolusi yang meminta pasukan AS ditarik dari negara itu.
Trump menyebut Soleimani berencana untuk menyerang Amerika. Menurutnya serangan itu menghentikan perang dengan Iran. Trump mengancam akan menyerang situs budaya Iran jika Iran melakukan pembalasan.
Berdasarkan jajak pendapat popularitas Trump tetap stabil pasca-serangan terhadap Soleimani. Sebanyak 41 persen puas dan 54 persen tidak puas dengan performanya sebagai presiden. Warga AS juga semakin khawatir kemungkinan perang dengan Iran semakin tinggi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika