Rabu 08 Jan 2020 19:54 WIB

Kemenlu Tetapkan Prioritas Politik Luar Negeri 2020

Kemenlu menjalankan prioritas lima kebijakan politik luar negeri selama 2020.

Rep: Fergi Nadira/ Red: Nur Aini
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi
Foto: Republika TV/Surya Dinata
Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi menyampaikan sejumlah langkah prioritas politik luar negeri Indonesia 2020. Pemaparannya terangkum dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) 2020 dalma hal capaian, dan prioritas lima tahun ke depan Kemenlu RI.

Diplomasi Indonesia akan dijalankan berdasarkan prioritas 4+1 yaitu penguatan diplomasi ekonomi, diplomasi perlindungan, diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, peran Indonesia di kawasan dan global. Kebijakan itu plus satu yaitu penguatan infratruktur diplomasi.

Baca Juga

"Dalam hal diplomasi ekonomi, lima tahun ke depan, diplomasi ekonomi akan betul-betul diperkuat," ujar Retno di Ruang Nusantara, Kemenlu RI, Rabu (8/1).

Retno mengakui, memang setiap negara menginginkan pertumbuhan yang tinggi dan berkualitas. Oleh karenanya, butuh lingkungan yang kuat. Menurutnya, salah satu lingkungan yang diperlukan adalah stabilitas dan perdamaian dunia.

Menurutnya, meningkatnya rivalitas dan persaingan berpotensi menciptakan instabilitas dan konflik. Proteksionisme dan populisme masih diperkirakan akan berlanjut. Dia menilai tren negatif itu harus ditransformasikan dan dikonversi menjadi energi positif.

"Pesimisme harus diubah jadi optimisme, rivalitas jadi kerja sama, trust deficit jadi strategic trust," ujarnya.

Indonesia, dalam hal ini menginginkan berada di garda depan dalam upaya mengajukan kolaborasi yang saling menguntungkan dunia. Di tengah rivalitas, Retno mengatakan, Indonesia konsisten membangun aliansi global untuk memperkuat paradigma kerja sama dan kolaborasi.

"Di tengah meningkatnya proteksionisme, Indo akan terus bangun koalisi untuk terus mendorong paradigma saling menguntungkan, berkeadilan," katanya.

"Kata kuncinya adalah kolaborasi yang akan menciptakan peluang, pusat pertumbuhan ekonomi baru, dan dapat menemukan solusi bagi tantangan global,"  ujarnya menambhakan.

Dalam diplomasi perlindungan WNI, Menlu mengatakan, penguatan terhadap isu pelindungan semakin diperlukan. Oleh karenanya, strategi perlindungan harus dilakukan secara holistik baik di tingkat domestik maupun internasional.

Untuk diplomasi kedaulatan dan kebangsaan terdapat tiga prioritas. Pertama, meningkatkan intensitas perundingan baik untuk batas maritim dan batas darat. Kedua melindungi tumpah darah Indonesia.

"Kedaulatan dan wilayah teritori Indonesia tidak dapat ditawar oleh siapapun juga, kapanpun juga," ujarnya. Ketiga, Indonesia akan terus mengarusutamakan isu yang menjadi aset bangsa, termasuk kemajemukan, demokrasi, toleransi dan pemberdayaan perempuan.

Retno menjelaskan mengenai diplomasi Indonesia pada lini peran bangsa di global, di mana Indonesia turut berperan aktif dalam diplomasi luar negeri. "Indonesia akan terus berkontribusi menjadi bagian penyelesaian tantangan yang dihadapi dunia," ujar Retno.

Prioritas terakhir dalam diplomasi Indonesia ke depannya adalah pembangunan infrastruktur diplomasi. Dia mengatakan dalam lima tahun terakhir, banyak infrastruktur diplomasi telah dibangun. Menurutnya, Kemenlu dan Perwakilan RI di luar negeri akan terus melakukan reformasi dan efisiensi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement