REPUBLIKA.CO.ID, SANA'A -- Analisis oleh Komite Penyelamatan Internasional (IRC) menyatakan, Yaman sebagai negara yang akan menghadapi bencana kemanusiaan pada 2020. Posisi ini telah disandang negara tersebut sejak tahun lalu.
Alasan Yaman diprediksi seperti itu karena pertempuran yang berkelanjutan, keruntuhan ekonomi, dan pemerintahan yang lemah. Kondisi itu membuat lebih dari 24 juta orang Yaman atau sekitar 80 persen dari populasi akan membutuhkan bantuan kemanusiaan tahun ini. Lembaga tersebut menemukan, konflik selama bertahun-tahun dapat menelan biaya 29 miliar dolar AS.
Selain Yaman, Republik Demokratik Kongo, Suriah, Nigeria, dan Venezuela adalah lima negara teratas yang paling rentan terhadap risiko kemanusiaan pada 2020. Perang, kekeringan, banjir, penyakit, dan pembatasan akses kemanusiaan semuanya memiliki dampak besar pada penduduk sipil.
"2019 adalah tahun yang menghancurkan bagi warga sipil yang terjebak dalam krisis di seluruh dunia," kata presiden dan CEO IRC David Miliband, dikutip dari The Guardian, Kamis (9/1).
Kelima negara tersebut berada dalam peringkat 10 teratas dalam daftar pantau IRC tahun lalu juga. Hal ini membuktikan komunitas internasional secara kolektif telah gagal menyelesaikan akar penyebab bencan.
“Di seluruh dunia, skala kebutuhan pada tahun 2020 adalah kemungkinan untuk memperluas sumber daya di luar batas mereka," ujar Miliband.
IRC menyatakan, pendanaan untuk bantuan kemanusiaan sangat memprihatinkan. Negara-negara rentan bencana kemanusian itu rata-rata kekurangan dana hingga 40 persen. Padahal mereka menghasilkan hampir tiga perempat dari pengungsi dunia.
Wilayah yang perlu mendapatkan perhatian adalah Afrika. Enam dari 10 negara teratas yang paling berisiko berada di sana.
Pembatasan akses kemanusiaan adalah hambatan utama untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang pada 2020. Menurut spesialis kebutuhan kemanusiaan independen ACAPS, ada hambatan ekstrem untuk akses kemanusiaan di semua lima negara teratas dan di 14 dari 20 negara daftar pantauan.
Miliband menekan, penting bagi semua pihak tidak meninggalkan negara-negara tersebut. Perlu ada bantuan dan peraturan dari negara lain untuk mengantisipasi bencana yang bisa menghilangkan nyawa banyak orang.
Komunitas internasional perlu bertindak sebelum lebih banyak nyawa hilang. "Sebagai humanitarian, kita bisa mencegah kematian, tetapi butuh politik untuk menghentikan pembunuhan," kata Miliband.
Komunitas Internasional yang dipimpin oleh anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa perlu mengambil pendekatan jangka panjang. Perlu juga melibatkan kembali jalinan diplomatik untuk mencegah dan menyelesaikan konflik.
"Dan menghidupkan kembali dukungan mereka terhadap hukum humaniter internasional dan akuntabilitas bagi mereka yang melanggarnya," kata Miliband.
Kalau DK PBB tidak bisa menerapkan itu, Miliband menyatakan, konsekuensi dari krisis kemanusiaan harus siap dihadapi. Risiko-risiko itu seperti pemindahan besar-besaran, perempuan dan anak perempuan yang berisiko mengalami kekerasan, kelaparan yang meluas, sistem kesehatan yang hancur, generasi anak yang hilang tanpa kesempatan pendidikan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
