Presiden Joko Widodo (Jokowi) angkat bicara terkait insiden masuknya kapal milik pemerintah Cina di perairan Natuna yang marak di perbincangan belakangan ini. Jokowi menjelaskan bahwa tidak ada kapal asing yang memasuki teritorial Indonesia.
"Yang ada (kapal asing) hanya masuk ke zona ekonomi ekslusif. Itu lewat semua kapal bisa," kata Jokowi saat melakukan tinjauan di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa, Rabu (08/01), seperti dikutip dari rilis tertulis Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretraiat Presiden.
Hal senada juga ia sampaikan saat bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna, Kabupaten Natuna, Rabu, 8 Januari 2020.
"Tapi kita juga harus tahu apakah kapal negara asing ini masuk (laut) teritorial kita atau tidak. Enggak ada yang masuk teritorial kita. Tadi saya tanyakan ke Panglima TNI, tidak ada," ujar Jokowi.
Di momen yang sama, Presiden Joko Widodo juga kembali menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Natuna merupakan teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepulauan tersebut beserta perairannya secara administratif termasuk dalam Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, yang menjadi kabupaten terluar di sebelah utara.
Oleh karenanya, tidak ada tawar-menawar terhadap kedaulatan Indonesia terhadap wilayahnya, termasuk wilayah Kepulauan Natuna. "Di Natuna ini ada penduduknya sebanyak 81.000, juga ada bupatinya dan gubernurnya (Kepulauan Riau). Jadi jangan sampai justru kita sendiri bertanya dan meragukan," terang Jokowi.
"Dari dulu sampai sekarang Natuna ini adalah Indonesia," pungkasnya. Dalam kunjungannya di Kabupaten Natuna, Presiden Jokowi bertemu dengan ratusan nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Pelabuhan Perikanan Selat Lampa Natuna.
Ia ingin memastikan bahwa SKPT yang telah beroperasi setelah menjalani masa pembangunan selama kurang lebih empat tahun tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh para nelayan dan menjadi pusat ekonomi baru, utamanya untuk sektor kelautan dan perikanan di Natuna.
Tegaskan hak berdaulat Indonesia di ZEE
Dalam kunjungannya kali ini, Presiden Joko Widodo juga sempatkan meninjau situasi di Perairan Natuna di atas KRI Usman Harun di Pangkalan Angkatan Laut Terpadu Selat Lampa.
Ia menyebutkan bahwa kehadiran Bakamla dan TNI AL di wilayah tersebut adalah untuk memastikan adanya penegakan hukum hak berdaulat Indonesia atas sumber daya alam di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.
"Saya ke sini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita Indonesia atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi ekslusif. Kenapa disini hadir Bakamla dan Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini," ujar Jokowi.
Sesuai keterangan tertulis dari Sekretariat Presiden, Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, bukan merupakan laut teritorial Indonesia, sehingga kapal Internasional dapat melintasi zona tersebut dengan bebas.
Meski demikian, di zona ini Indonesia memiliki hak atas kekayaan alam di dalamnya dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya sehingga jika ada kapal asing yang memanfaatkan kekayaan alam di dalamnya secara ilegal, Indonesia memiliki hak berdaulat untuk menangkap atau menghalau kapal asing tersebut.
Empat pesawat jet tempur dikerahkan
Sejauh ini TNI sudah mengerahkan delapan Kapal Republik Indonesia (KRI) dalam rangka patroli pengamanan di perairan Natuna.
Tidak hanya itu, TNI Angkatan Udara juga ikut menerbangkan empat pesawat tempur F-16 dari Skadron Udara 16 Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin ke Pulau Natuna, Kepulauan Riau.
Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsekal Pertama Ronny Irianto Moningka menyebut bahwa pengiriman jet tempur F-16 murni untuk menjaga kedaulatan NKRI, tidak untuk melakukan provokasi dengan pihak manapun termasuk Cina.
"Kami tidak buat provokasi pihak manapun, kami jaga wilayah kita, "ujar Ronny, Selasa (08/01), seperti dilansir dari Tempo.
gtp/vlz (BPMI dan berbagai sumber)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
