REPUBLIKA.CO.ID, WASINGTON -- Sanksi terbaru yang Amerika Serikat (AS) berikan kepada Iran menurut beberapa analis akan membawa dampak besar bagi sektor ekonomi. Kepala peneliti di perusahaan riset dan analisis data Kharon Ben Davis mengatakan, sanksi itu akan semakin mengguncang ekonomi Iran yang sudah jatuh.

Perintah eksekutif memberikan kekuasaan administrasi untuk menempatkan siapa pun yang terlibat, bahkan secara tidak langsung, dalam sektor konstruksi, manufaktur, tekstil atau pertambangan pada daftar hitam keuangan global. Sanksi ini juga menargetkan 17 dari produsen baja dan besi terbesar, salah satu dari beberapa titik pertumbuhan dalam ekonomi Iran yang tertatih-tatih.

"Ini mengirimkan sinyal kepada perusahaan asing lain yang terus melakukan bisnis dengan produsen baja Iran bahwa ini terlarang," kata mantan pejabat Departemen Keuangan ini.

Rekan senior di Institut Peterson untuk Ekonomi Internasional Adnan Mazarei mengatakan, sanksi akan merugikan ekonomi Iran yang terpaksa memotong subsidi bahan bakar awal tahun ini. Kondisi ini pun akan mempersulit pemerintah Teheran untuk bernegosiasi dengan pemerintah Washington.

"Ini akan dilihat sebagai tanda lain bahwa pemerintah AS tidak dapat menerima kata-katanya ketika mengatakan ingin bernegosiasi," kata Mazarei.

Sanksi baru itu mencakup tindakan yang ditujukan pada delapan pejabat senior Iran. Mereka tersebut, menurut Menteri Keuangan  AS Steven Mnuchin, terlibat dalam istilah yang disebut sebagai aktivitas destabilisasi di seluruh Timur Tengah dan serangan rudal pada Selasa. Sanksi ini akan membekukan aset pejabat yang ada di yurisdiksi AS dan melarang transaksi keuangan.

Mnuchin berkeras bahwa sanksi itu akan berhasil dan telah merampas puluhan miliar dolar dari Iran. "Mereka akan menggunakannya untuk kegiatan teroris di seluruh wilayah dan untuk memungkinkan mereka melakukan lebih banyak hal buruk," katanya, Jumat (10/1).  

Ikuti Whatsapp Channel Republika