REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sejak membunuh komandan militer Iran Qasem Soleimani pada pekan lalu, kebijakan pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump di Timur Tengah terus dipertanyakan. Ia dan pejabat tinggi pemerintahannya pun memberikan penjelasan terbaru tentang keputusan mereka itu.
Pemerintahan Trump menuduh Soleimani 'dalam waktu dekat' akan melakukan serangan besar ke empat kedutaan besar AS. Padahal beberapa jam sebelumnya Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan AS tidak tahu kapan atau di mana serangan akan dilakukan. Trump dan pejabat lainnya justru memberikan penjelasan baru tentang ancaman yang diberikan Soleimani.
Namun mereka selalu menolak untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang mereka maksud dengan 'dalam waktu dekat'. Sementara itu Trump mengumumkan sanksi tambahan terhadap Iran yang telah ia janjikan setelah Iran menembakkan rudal ke pangkalan militer AS di Irak.
Serangan Iran yang dipicu pembunuhan Soleimani tidak menimbulkan korban jiwa. Tapi serangan drone AS di Baghdad menimbulkan rantai peristiwa termasuk jatuhnya pesawat Ukraina yang tak sengaja ditembak militer Iran dan membuat pemerintah Irak meminta pasukan AS ditarik dari negara mereka.
Di Gedung Putih, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menambah sanksi baru terhadap Iran. AS sudah memberlakukan berbagai sanksi terhadap Teheran untuk memaksa Iran menerima kesepakatan baru yang akan membatasi program nuklir mereka dan tidak lagi mendukung kelompok milisi di seluruh Timur Tengah.
Trump mendeklarasikan AS akan meminta pertanggungjawaban Iran atas setiap serangan ke Amerika termasuk ancaman terhadap aparat, diplomat, dan warga sipil AS. Tampaknya hal ini untuk membenarkan pembunuhan yang ia lakukan terhadap Soleimani.
"Amerika Serikat akan melanjutkan perlawanan terhadap rezim destruktif Iran dan perilaku mereka yang merusak stabilisasi," kata Trump, Sabtu (11/1).
Tapi Trump dan pejabat-pejabat pemerintahannya masih menghadapi pertanyaan tentang klaim mereka. Anggota Kongres mengatakan Pompeo dan pejabat pemerintah lainnya tidak memberikan bukti yang cukup detail untuk membenarkan pembunuhan itu dalam rapat pekan ini.
"Saya tidak tahu persisnya berapa menit, kami tidak tahu tepatnya hari apa (ancaman) itu akan dieksekusi. Tapi sangat jelas Qasem Soleimani sendiri yang merancang serangan skala besar terhadap kepentingan Amerika dan serangan-serangan itu dilakukan dalam waktu dekat"," kata Pompeo.
Baik Pompeo maupun Trump mengatakan kedutaan-kedutaan AS sedang dalam ancaman. Menteri Luar Negeri memperluasnya dengan memasukan 'fasilitas Amerika'. Termasuk pangkalan-pangkalan militer di seluruh kawasan Timur Tengah. "Ini sedang terjadi dan nyawa orang Amerika dalam ancaman," katanya.
Trump meningkatkan kekhawatiran dengan menyebutkan angkanya. Tapi ia tetap tidak memberikan penjelasan rinci dalam komentar selanjutnya.
"Saya bisa mengungkapkan, saya yakin mungkin akan sampai empat kedutaan," kata Trump di stasiun Fox News yang direkam pada Jumat (10/1) kemarin.
Di saat bersamaan pejabat pemerintah AS mengungkapkan militer AS sudah mencoba tapi gagal untuk membunuh komandan militer Iran lainnya di hari yang sama ketika Soleimani dibunuh. AS juga mengincar Abdul Reza Shahlai.
Rencana ini tampaknya sebagai usaha AS untuk melemahkan unit pasukan Garda Revolusi Iran, Pasukan Quds. Washington telah menetapkan pasukan militer khusus Iran itu sebagai organisasi teroris.
Ketua House of Representatives Nancy Pelosi menyebut pembunuhan Soleimani sebagai tindakan provokatif dan tidak tepat. Anggota Kongres lainnya yang ikut dalam rapat intelijen tertutup mengatakan mereka tidak berhasil diyakini pemerintah bahwa pembunuhan itu harus dilakukan.
"Presiden Trump dengan sembrono membunuh Qasem Soleimani, dia tidak memiliki bukti ancaman atau serangan dalam waktu dekat," kata anggota House of Representatives dari Partai Demokrat Pramila Jayapal.
Sanksi baru menjadi respons cepat atas penembakan rudal yang dilakukan Iran ke pangkalan militer AS di Irak. Tidak ada yang terluka dalam serangan tersebut. Tujuan utama AS adalah memaksa Iran untuk melakukan negosiasi kesepakatan baru yang membatasi program nuklir.
Pada 2018 Trump menarik AS dari kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) yang ditandatangani mantan Presiden Barack Obama. Sejak itu Washington terus menambah sanksi-sanksi ekonomi terhadap Teheran.
Sanksi-sanksi ini menimbulkan kesulitan ekonomi bagi Iran. Pendapatan minyak mereka turun di titik terendah dalam sejarah. Tapi hal itu tidak membuat mereka bersedia duduk di meja perundingan.
Sanksi terbaru juga mengincar delapan aset pejabat Iran yang terlibat dalam aktivitas yang Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin sebut sebagai 'destabilisasi' di seluruh Timur Tengah termasuk tembakan rudal hari Selasa. Sanksi-sanksi itu dapat membekukan aset pejabat-pejabat Iran yang ada di wilayah yuridiksi AS.
Hal itu membuat mereka tidak dapat melakukan transaksi finansial. Langkah ini tampaknya hanya sebagai sebuah langkah simbolis karena tidak ada pejabat Iran yang memiliki aset di wilayah AS karena kedua negara saling bermusuhan selama berpuluh-puluh tahun.
Namun menurut Chief Research Officer perusahaan data analisis Kharoun, Ben Davis, sanksi yang diumumkan pada Jumat lalu dapat berdampak signifikan bagi sektor strategis perekonomian penting Iran. Perintah eksekutif Trump memberikan kewenangan pada pejabat AS untuk menempatkan siapa pun yang terlibat, bahkan secara tidak langsung, dalam sektor konstruksi, manufaktur, tekstil, atau pertambangan Iran ke daftar hitam keuangan global.
Perintah ini juga menargetkan 17 pabrik baja dan besi terbesar Iran dan tiga perusahaan asing yang dua diantaranya bermarkas di Cina untuk masuk dalam sanksi sekunder. Baja dan besi satu dari sedikit penunjang perekonomian Iran.
"Hal ini mengirimkan sinyal kepada perusahaan asing lain yang melanjutkan bisnis dengan produsen baja ini hal itu sudah dilarang," kata Davis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika