REPUBLIKA.CO.ID, PARIS -- Perdana Menteri Prancis Edouard Philippe menawarkan konsesi besar kepada serikat pekerja yang menentang perbaikan sistem pensiun. Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk mengakhiri aksi mogok nasional yang telah memasuki pekan kelima.
"Saya menawarkan kompromi, menurut saya ini merupakan cara terbaik untuk mereformasi sistem pensiun secara damai," ujar Philippe dalam sebuah surat yang diperoleh Reuters.
Philippe membuat konsesi setelah pembicaraan antara pemerintah dan serikat pekerja mengalami kebuntuan. Serikat pekerja terbesar Prancis, CFDT, cenderung menerima kompromi yang ditawarkan oleh pemerintah. Sementara, serikat pekerja CGT menolak keras sistem reformasi pensiun. CGT meminta kepada seluruh pekerja untuk berpartisipasi dalam serangkaian aksi protes lanjutan yang dilakukan pada pekan depan.
Aksi mogok massal di Paris telah berubah menjadi kerusuhan, ketika polisi menembakkan gas air mata ke arah kelompok demonstran. Sementara itu, para demonstran menghancurkan jendela-jendela toko, membakar tempat sampah, dan membakar papan reklame.
Pemerintahan Philippe berencana menaikkan insentif uang pensiun dengan memperpanjang usia pensiun menjadi 64 tahun. Sementara, pemerintah tetap mempertahankan usia pensiun yang sah yakni pada usia 62 tahun. Pemerintah berpendapat bahwa reformasi pensiun akan membuat sistem menjadi lebih adil dan keuangan negara yang sehat. Prancis saat ini menghabiskan anggaran sebesar 14 persen untuk membayar tunjangan pensiun.
Philippe akan mengajukan rancangan undang-undang (RUU) reformasi pensiun pada 24 Januari. Dia berharap, parlemen dapat membahas RUU tersebut mulai pertengahan Februari.
Dalam suratnya, Philippe mengatakan, dia berharap serikat pekerja dan pengusaha dapat menyetujui pembayaran tunjangan pensiun jangka panjang pada April. Jika mereka tidak sepakat, maka pemerintah akan mengeluarkan bahwa sistem pensiun akan mengalami kendala pada 2027.
CGT mengatakan, itu hanyalah taktik pemerintah untuk memaksakan usia pensiun yang lebih tinggi. Karena serikat pekerja dan pengusaha tidak mungkin menemukan kesepakatan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika