REPUBLIKA.CO.ID, MELBOURNE -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan mengusulkan tinjauan nasional sebagai respons atas bencana kebakaran hutan yang terjadi selama hampir tiga bulan. Usulan ini muncul setelah Morrison menuai kritik atas penanganan kebakaran hutan yang dinilai lambat.
"Jelas ada kebutuhan untuk melakukan respon tinjauan nasional," ujar Morrison dalam sebuah wawancara dengan ABC.
Morrison menambahkan, tinjauan itu akan melibatkan Komisi Kerajaan dan penyelidikan yudisial yang kuat. Morrison akan berkonsultasi dengan negara-negara bagian dan wilayah, sebelum mengajukan proposal kepada kabinet.
“Saya pikir itulah yang akan diperlukan dan saya akan mengambil proposal melalui kabinet untuk tujuan itu, tetapi harus dilakukan dengan konsultasi dengan negara-negara bagian. dan wilayah," kata Morrison.
Kebakaran hutan yang berlangsung selama hampir tiga bulan telah menewaskan 28 orang dan merusak 2000 rumah. Selain itu, kebakaran telah menghanguskan jutaan hektare lahan serta mengancam satwa.
Morrison menghadapi tekanan yang meningkat untuk mengatasi perubahan iklim. Dia mengatakan, pemerintah akan meningkatkan kinerja untuk membatasi emisi.
“Kami ingin mengurangi emisi dan melakukan pekerjaan sebaik mungkin, dan menjadi lebih baik. Saya ingin melakukan itu dengan kebijakan seimbang yang mengakui kepentingan ekonomi nasional dan kepentingan sosial Australia yang lebih luas," kata Morrison.
Morrison menolak kritik bahwa pemerintahnya belum melakukan upaya pencegahan, sebelum musim kebakaran dimulai. Tetapi dia mengakui bahwa begitu kebakaran dimulai, banyak komentar yang mulai bermunculan terkait penanganan kebakaran oleh pemerintah.
"Ada hal-hal yang bisa saya tangani dengan jauh lebih baik. Ini adalah lingkungan yang sensitif, ada lingkungan yang sangat emosional," kata Morrison.
Pemimpin oposisi, Anthony Albanese mengatakan, pemerintah federal seharusnya bertindak lebih awal untuk mengatasi bencana. Karena faktanya kebakaran hutan tidak mengenal batas negara bagian.
"Faktanya adalah bahwa kebakaran hutan tidak mengenali batas negara bagian dan teritori. Dan seharusnya tidak perlu kepemimpinan nasional," ujar Albanese.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
