Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Saturday, 23 Jumadil Awwal 1441 / 18 January 2020

Perjanjian Damai Pemerintah-GAM Contoh Bagi Thailand

Selasa 14 Jan 2020 23:03 WIB

Red: Ani Nursalikah

Perjanjian Damai Pemerintah-GAM Contoh Bagi Thailand. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menyambut kedatangan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand General Apirat Kongsompong (kedua kiri) saat tiba di Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh, Aceh, Selasa (14/2/2020).

Perjanjian Damai Pemerintah-GAM Contoh Bagi Thailand. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa (kiri) menyambut kedatangan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand General Apirat Kongsompong (kedua kiri) saat tiba di Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh, Aceh, Selasa (14/2/2020).

Foto: Antara/Ampelsa
Separatisme di Thailand Selatan hingga kini belum selesai.

REPUBLIKA.CO.ID,

BANDA ACEH -- Wali Nanggroe Aceh Tgk Malik Mahmud Al-Haytar, mengatakan, model perjanjian damai pemerintah dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dapat menjadi inspirasi bagi perdamaian Thailand.

"Bagaimana konflik Aceh bisa diselesaikan dengan adanya tawar-menawar antara GAM dengan pemerintah. Apa yang bisa kami terima dari pemerintah dan apa yang bisa kami berikan kepada pemerintah, serta apa yang tidak bisa kita berikan,” katanya, Selasa (14/1).

Hal itu dia katakan dalam acara kunjungan Panglima Angkatan Darat Kerajaan Thailand Jenderal Apirat Kongsompong, yang didampingi Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Andika Perkasa, Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Teguh Indratmoko, serta sejumlah pejabat Forkopimda Aceh di Markas Kodam Iskandar Muda, Banda Aceh.

Aceh pernah dilanda konflik berkepanjangan antara pemerintah dengan GAM sejak 1976 hingga berakhir damai di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005. Di hadapan Kongsompong, Mahmud mengatakan perundingan pemerintah dengan GAM telah tercantum dalam nota kesepahaman Helsinki, yang kemudian diturunkan ke dalam UU Nomor 11/2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Dan ini sebenarnya suatu proses bagus dipelajari oleh negara seperti Thailand, karena mereka juga mempunyai masalah pergerakan kemerdekaan di Thailand Selatan yang belum selesai hingga sekarang,” katanya.

Dia mengatakan tentu dalam proses perdamaian pemerintah harus bertindak sebagai regulator, sekaligus menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Dengan demikian perdamaian dapat terpelihara sehingga tidak ada alasan rakyat untuk bertikai kembali apabila tatanan kehidupan adil.

“Dan ada masukan lain yang bisa kami berikan dalam pertemuan khusus ke depannya mungkin. Karena masalah mereka (konflik di Thailand Selatan) memang kompleks sekali," katanya.

Sebagai salah satu orang yang menandatangani perdamaian Aceh, Mahmud juga mengakui kerap menerima delegasi negara-negara yang memiliki masalah konflik bersenjata, seperti Kolombia, Afghanistan, Myanmar, Filipina, dan negara lain.

Kongsompong berkunjung ke Aceh menggunakan penerbangan militer Thailand. Ia didampingi Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Thailand Jenderal Teerawat Boonyawat, Komandan Wilayah Komando Keempat Angkatan Darat Kerajaan Thailand Letnan Jenderal Pornsak Poolsawat, Komandan Pasukan Khusus Angkatan Darat Kerajaan Thailand Letnan Jenderal Phumipa Chansawang, Dirjen Direktorat Intelijen Angkatan Darat Kerajaan Thailand Letnan Jenderal Chairat Changkaew serta para pejabat Angkatan Darat Kerajaan Thailand.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA