REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump setuju dengan usulan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson untuk mengganti kesepakatan nuklir Iran dengan versinya. Pada Selasa lalu, Johnson memang menyerukan agar Trump mengganti perjanjian nuklir Iran atau dikenal Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), dengan pakta barunya sendiri.
Hal itu guna memastikan Teheran tak memperoleh senjata atom. "Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyatakan 'kita harus mengganti kesepakatan (nuklir) Iran dengan kesepakatan Trump'. Saya setuju!" kata Trump melalui akun Twitter pribadinya pada Rabu (15/1).
"Jika kita akan menyingkirkannya (perjanjian nuklir Iran) maka kita perlu pengganti. Mari kita ganti dengan kesepakatan Trump," ujar Johnson kepada BBC Breakfast.
Johnson mengungkapkan dalam pandangan Trump JCPOA adalah kesepakatan yang cacat. Ditambah lagi hal itu dinegosiasikan oleh mantan presiden AS Barack Obama.
"Mari kita ganti (JCPOA) dengan kesepakatan Trump. Itulah yang perlu kita lihat. Presiden Trump adalah pembuat kesepakatan yang hebat. Mari kita bekerja sama mengganti JCPOA dan mendapatkan kesepakatan Trump sebagai gantinya," ujar Johnson.
Kendati demikian, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan negaranya dan Eropa masih tetap berkomitmen terhadap JCPOA. "Kami memicu DRM (Dispute Resolution Mechanism/Mekanisme Penyelesaian Sengketa) untuk memperkuat jalur diplomatik, bukan meninggalkannya," kata dia.
JCPOA mulai goyah setelah Trump menarik AS dari kesepakatan tersebut pada Mei 2018. Dia menilai JCPOA cacat karena tak mengatur tentang program rudal balistik dan peran Iran dalam konflik kawasan.
Trump kemudian menerapkan kembali sanksi ekonomi berlapis terhadap Teheran. Sanksi tersebut membidik beragam sektor, mulai dari energi hingga keuangan.
Sejak saat itu, Iran menekan Eropa untuk melindungi perdagangannya dari sanksi AS. Jika hal itu gagal dilakukan, Teheran mengancam akan meninggalkan komitmen-komitmen dalam JCPOA. Namun Iran memang tak sekadar mengancam.
Mereka secara bertahap menangguhkan komitmennya dalam JCPOA. Hal itu dimulai dengan melakukan pengayaan uranium hingga lebih dari 4,5 persen pada Juli tahun lalu. Hal itu jelas melanggar JCPOA sebab Iran hanya diperkenankan melakukan pengayaan pada level 3,67 persen.
Secara keseluruhan Iran telah mengambil empat langkah mundur dari kesepakatan nuklir. Langkah terakhir terjadi pada 4 November lalu. Saat itu para ahli Iran mulai memasukkan gas uranium hexafluoride ke dalam sentrifugal pengayaan mothball di pabrik bawah tanah Fordow di selatan Teheran.
Saat ini hubungan Iran dan AS masih memanas menyusul kematian Komandan Pasukan Quds Mayor Jenderal Soleimani. Iran sempat menyatakan tak akan lagi terikat dalam JCPOA.
Pada Selasa (14/1) Inggris, Prancis, dan Jerman resmi menuduh Iran melanggar JCPOA. Langkah ini dapat membuat PBB memberlakukan kembali sanksinya terhadap Iran.
Pekan lalu Gedung Putih, Trump mengeluarkan perintah eksekutif untuk menambah sanksi baru terhadap Iran. AS sudah memberlakukan berbagai sanksi terhadap Teheran untuk memaksa Iran menerima kesepakatan baru yang akan membatasi program nuklir mereka dan tidak lagi mendukung kelompok milisi di seluruh Timur Tengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika