REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING -- China menyerang laporan Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirilis Human Rights Watch (HRW). Dalam laporan tersebut HRW mengatakan China membangun negara pengawas di dalam negeri dan berusaha membungkam kritik di luar negeri.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan ia belum membaca laporan tersebut. Tapi menurutnya dokumen-dokumen semacam itu secara rutin mengesampingkan fakta. "Dan mengaburkan mana yang benar dan salah tanpa objektivitas sama sekali," kata Geng, Rabu (15/1).
Ia menambahkan hanya rakyat China yang dapat menilai HAM di negeri mereka. Geng menggambarkan situasi HAM di China saat ini 'berada di periode terbaiknya sepanjang sejarah'.
Di bawah Presiden Xi Jinping, Partai Komunis yang berkuasa semakin keras melancarkan serangan terhadap lawan politik mereka. Pemerintah juga memperluas kontrol terhadap akademisi, agama, dan masyarakat sipil.
Dalam beberapa tahun terakhir Beijing juga dituduh berusaha mengendalikan sepenuhnya mahasiswa dan orang China yang tinggal d luar negeri. Pemerintah juga dinilai berusaha mempengaruhi media dan politisi di negara lain seperti Australia dan Amerika.
"China melancarkan serangan paling intensif terhadap sistem global untuk menekan hak asasi manusia sejak sistem itu muncul pada pertengahan abad ke-20," kata kepala HWR Kenneth Roth pada Selasa (14/1) kemarin.
Roth menggelar konferensi pers di Asosiasi Koresponden PBB di New York. Setelah dilarang masuk Hong Kong, kota otonom China, tempat ia dijadwalkan merilis laporan tahunan HRW tersebut.
Roth mengatakan untuk menghindari serangan global atas pengawasan, sensor internet, dan opresi di dalam negeri Beijing menekan institusi-institusi internasional yang dirancang untuk melindungi HAM. "Sementara pemerintah China melakukan pelanggaran HAM serius, tidak ada pemerintah lain yang memperkuat kekuatan politiknya sedemikian rupa dan penuh tekad untuk menekan standar hak asasi manusia internasional dan instutisi yang dapat meminta pertanggung jawabannya," kata Roth.
Ikuti Whatsapp Channel Republika