REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Presiden Rusia Vladimir Putin dinilai sudah mulai bosan dengan posisi menjalankan sebuah negara. Namun, dia tetap ingin memiliki kendali dan menjadi sosok bapak bangsa bagi Rusia.
"Dia sudah bosan dengan tugas untuk benar-benar menjalankan negara, tetapi tidak bisa begitu saja mundur dalam sistem seperti itu, status Anda, warisan Anda dan keamanan Anda semua bergantung pada mempertahankan kekuatan," kata Profesor kehormatan di University College London School of School Slavonic dan Studi Eropa Timur, Mark Galeotti, dikutip dari Aljazirah.
Profesor Galeotti menyatakan, sejak tahun lalu sudah beredar obrolan tentang kondisi yang akan dibangun pada 2024 pada saat masa kepresidenan Putin berakhir. Dengan menyampaikan pidato untuk perubahan konstitusional, maka semua terjawab sudah.
Putin memutuskan akan melemahkan tugas kepresidenan dan mengegser lebih banyak kekuatan untuk perdana menteri. Dengan keputusan itu, Profesor Galeotti melihat, maka diharapkan bisa menjadi penyeimbang satu sama lain dan Putin akan menciptakan peran bapak bangsa yang baru.
"Ini bukan tentang tetap berkuasa. Jika dia hanya ingin tetap menjadi presiden, dia bisa dengan mudah mengubah konstitusi untuk mengesampingkan batasan masa jabatan. Ini tentang menciptakan bentuk pensiun politik yang terus memberinya keamanan dan relevansi," ujar Profesor Galeotti.
Putin mengatakan langkah-langkah itu akan meningkatkan peran parlemen dan partai-partai parlemen, kekuasaan dan independensi perdana menteri dan semua anggota kabinet. Rusia harus tetap menjadi republik presidensial yang kuat.
Meski Putin berjanji tidak akan mencari masa jabatan ketiga, karena itu tidak konstitusional, analis sebagian besar setuju dia berusaha untuk memperluas pengaruh. Cara yang diambil dengan memberikan pengaruh di luar masa jabatan presidennya dan mengukir peran baru ketika berusia 71 tahun.
"Putin ingin menciptakan kondisi dan mekanisme tidak hanya untuk mengendalikan presiden masa depan, tetapi juga membantunya, dengan cara tertentu," ujar pakar politik dan pendiri R.Politik, sebuah kelompok konsultasi yang bermarkas di Moskow, Tatiana Stanovaya.
Stanovaya menduga Putin sudah dapat menemukan penggantinya dan telah melakukan perubahan bersama-sama. Langkah itu memastikan posisi Putin di masa depannya dan posisi presiden berikutnya oleh sosok baru itu.
Setelah Perdana Menteri Dmitry Medvedev mengundurkan diri, Putin kemudian mengumumkan penggantinya adalah Mikhail Mishustin. Dia dikenal sosok yang memodernisasi layanan pajak federal dan dianggap sebagai teknokrat berbakat.
"Ini adalah format yang paling nyaman bagi Putin untuk bekerja dengannya menempatkan teknokrat pada posisi PM memberinya ruang untuk bermanuver," ujar Stanovaya.
Selain mengumumkan perubahan konstitusional seputar Perdana Menteri, Putin pun menekankan beberapa perubahan lain. Poin tersebut yaitu mentransfer lebih banyak kekuasaan ke parlemen dengan mengizinkan anggota parlemen untuk menunjuk perdana menteri dan anggota kabinet. Keputusan itu saat ini dilakukan oleh presiden.
Selain itu, ada Dewan Negara atau sebuah badan yang menasihati presiden. Kemudian, mengangkat persyaratan kependudukan untuk calon presiden dari 10 tahun menjadi 25 tahun. Hal itu mencegah adanya kandidat presiden yang telah memiliki residensi asing di masa lalu.
Putin juga mengajukan untuk mengizinkan pengadilan konstitusional Rusia meninjau apakah undang-undang mematuhi konstitusi sebelum presiden menandatanganinya. Hal itu untuk mencegah hukum internasional lebih diprioritaskan daripada hukum Rusia.
Selain itu, Putin ingin melarang pegawai negeri memegang kewarganegaraan asing. Perubahan konstitusi terakhir dengan menambahkan ketentuan untuk menjaga upah minimum dan pensiun di atas garis kemiskinan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika