REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) meminta pihak berwenang Mesir untuk membebaskan empat karyawan Anadolu Agency (AA) yang ditahan dalam penggerebakan kantor berita Turki di Kairo, Mesir. Penggerebekan dilakukan oleh pasukan keamanan Mesir yang menuduh tempat AA beroperasi telah digunakan untuk menerbitkan informasi bohong dan "negatif".
"Kami mengetahui laporannya. Jika benar, kami menyerukan kepada Pemerintah Mesir untuk membebaskan para jurnalis yang ditahan dan memungkinkan pers yang bebas dan terbuka di Mesir," ujar juru bicara Departemen Luar Negeri AS kepada AA, Kamis (16/1).
Polisi Mesir dilaporkan menggrebek kantor AA di Kairo pada Selasa. Hingga kini keberadaan para tahanan yang ditahan, termasuk satu warga negara Turki, tidak diketahui.
Turki pun telah mengutuk penggerebekan itu, dan menyerukan pembebasan segera empat karywan. Sementara itu, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki insiden penangkapan tersebut. Dia menegaskan kembali kekhawatirannya tentang perlindungan jurnalis di seluruh penjuru dunia.
Dalam sebuah pernyataan, Komite untuk Melindungi Jurnalis (CPJ) mengatakan telah menghubungi Kantor Jaksa Agung Mesir dan Layanan Informasi Negara Mesir untuk informasi lebih lanjut tentang operasi polisi Mesir. Meski hingga kini masih menunggu tanggapan.
"Wartawan yang beroperasi di Mesir seharusnya tidak perlu bekerja dalam ketakutan bahwa mereka akan digunakan untuk menyelesaikan masalah politik antarnegara," kata koordinator kelompok untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Sherif Mansour.
"Pihak berwenang harus segera membebaskan staf dari Kantor Berita Anadolu yang ditangkap kemarin, dan berhenti menggunakan tuduhan berita palsu untuk melecehkan dan membungkam media," ujarnya menambahkan.
Hubungan Ankara dengan Kairo membeku sejak militer Mesir pada 2013 menggulingkan presiden asal Ikhwanul Muslim, Mohammed Mursi, yang merupakan sekutu Presiden Turki Tayyip Erdogan. Kedua negara juga berselisih soal yuridiksi maritim dan sumber daya lepas pantai di Mediterania timur. Kesepakatan kelautan Ankara dengan pemerintah Kesepakatan Nasional Libya yang diakui PBB pada November memicu ketegangan lebih lanjut dengan pemerintah Kairo.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
