REPUBLIKA.CO.ID, HANOI -- Kebijakan Pemerintah Vietnam membatasi akses internet membuat rakyatnya sulit mencari informasi terbaru tentang kerusuhan yang terjadi di Dong Tam sepekan lalu. Insiden mematikan yang terjadi 9 Januari di Dong Tam menewaskan tiga polisi dan kepala desa, Le Dinh Kinh yang berusia 84 tahun pasca-bentrokan antara penduduk setempat dengan polisi.
Bentrokan dipicu karena perselisihan lahan pertanian yang berada di sebelah bandara militer. Pascakerusuhan itu, pengguna Facebook sulit melakukan akses pada akunnya.
"Karena persyaratan hukum di negara anda, kami telah membatasi akses ke profil anda di Facebook. Ini berarti orang lain di negara anda tak bisa melihat profil anda, dan mungkin tak bisa berinteraksi dengan anda melakui layanan messenger," begitu pemberitahuan Facebook kepada warga Vietnam yang menggunakan media sosial tersebut.
Padahal, Vietnam yang memiliki populasi sebanyak 96 juta jiwa itu lebih dari separuhnya atau 60 juta orang tercatat sebagai pengguna Facebook. Platform media sosial Facebook menjadi pasar dengan pertumbuhan tercepat di negeri itu.
"Facebook sumber utama berita independen sekarang di Vietnam. Pemerintah telah bekerjasama dengan Facebook untuk mencoba mengendalikan konten yang diunggah oleh para pengkritik dan suara yang independen," kata pendiri Legal Initiative for Vietnam, Trinh Huu Long seperti dilansir Aljazirah pada Jumat (17/1).
Tak hanya informasi dalam negeri, menurut aktivis HAM Vietnam, Anh Chi upaya untuk mencari berita tentang protes yang terjadi di Hong Kong pun terpengaruh.
"Mereka tahu orang-orang di Vietnam aktif di media sosial, dan mereka mengikuti berita, terutama dengan apa yang terjadi di Hong Kong setiap hari. Pemerintah khawatir bahwa suatu hari orang-orang di Vietnam akan bergabung dengan mengadakan protes semacam itu," katanya.
Sementara itu, Bao Trung (37 tahun) yang sudah membuka halaman Facebook-nya dengan nama Bao Sach yang telah menjadi media dengan mengandalkan lima orang jurnalis pada 2019. Seluruh tim Bao Sach bekerja untuk media yang dikelola pemerintah.
"Sebagian besar orang di Vietnam memiliki akun Facebook. Siapa saja dapat menjadi reporter sekarang dengan smartphone. Saya pikir tidak mungkin bagi pemerintah untuk mengendalikan berita dan informasi online," katanya.
Undang-undang keamanan dunia maya yang dikeluarkan Vietnam menetapkan bahwa platform media sosial harus memungkinkan pihak berwenang mengakses data pengguna lokal. Pemerintah bahkan telah berjanji untuk membuat platform Vietnam sendiri untuk menyaingi Facebook, meskipun upayanya telah gagal.
Dalam undang-undang pembatasan dunia maya itu dijelaskan bahwa dilarang menggunakan dunia maya untuk mengunggah atau menyebarkan informasi yang memiliki konten propaganda negara Republik Sosialis Vietnam, atau apa pun yang menyinggung bangsa, bendera nasional, lambang nasional, lagu kebangsaan, pemimpin, orang hebat, orang terkemuka dan pahlawan nasional.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
