REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Miliarder Michael Bloomberg diberi kelonggaran dapat mengungkap keuangannya secara publik sampai akhir Maret. Padahal calon presiden Amerika Serikat (AS) diwajibkan untuk mengungkapkan investasi, bisnis, dan aliran pendapatan mereka.
Mantan wali kota Kota New York ini adalah satu-satunya kandidat presiden dari Demokrat yang belum mengajukan dokumen untuk secara terbuka mengungkapkan kekayaannya. Dia mendapatkan keringanan dengan diberikan kesempatan Komisi Pemilihan Federal untuk melangkapi hingga 20 Maret.
Waktu untuk mengurusi administrasi menjadi sangat penting karena Bloomberg telah melewatkan kampanye di negara-negara pemungutan suara awal seperti Iowa dan New Hampshire. Bloomberg pun menyangkal menutup informasi kepada pemilih tentang jumlah total kekayaan dan bagaimana dia menginvetasikan kekayaannya.
"Tuan Bloomberg telah melakukan upaya yang rajin untuk mempersiapkan laporannya," tulis pengacaranya, Lawrence H. Norton.
Norton menjelaskan kompleksitas kepemilikan dan kebutuhan untuk mendapatkan informasi tertentu dari pihak ketiga membuat Bloomberg perlu waktu tambahan. Waktu tersebut digunakan untuk mengumpulkan dan meninjau informasi keuangannya dan melengkapi dan mengajukan laporannya.
Bloomberg telah berjanji untuk merilis pengembalian pajaknya, meski belum diketahui waktu yang pasti. Merilis pengembalian pajak merupakan sebuah tradisi selama beberapa dekade untuk kandidat presiden sampai Donald Trump menolak untuk melakukannya selama kampanye 2016.
Sosok yang memiliki kerajaan bisnis ini akhirnya memutuskan untuk maju mengisi jabatan tertinggi di Gedung Putih. Dia memiliki jaringan bisnis bernilai lebih dari 50 miliar dolar dan menjadikannya kandidat terkaya dalam pemilihan presiden 2020.