Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Jumat, 4 Rajab 1441 / 28 Februari 2020

Trump Minta Jepang Perkuat Ikatan Kedua Negara

Senin 20 Jan 2020 00:23 WIB

Red: Ani Nursalikah

Trump Minta Jepang Perkuat Ikatan Kedua Negara. Presiden AS Donald Trump berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Gedung Putih, Washington, AS.

Trump Minta Jepang Perkuat Ikatan Kedua Negara. Presiden AS Donald Trump berjabat tangan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Gedung Putih, Washington, AS.

Foto: AP Photo/Susan Walsh
Perjanjian keamanan AS-Jepang telah berusia 60 tahun.

REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandai peringatan ke-60 tahun penandatangan perjanjian keamanan AS-Jepang. Trump meminta negara itu memperkuat ikatan antara kedua negara.

Permintaan itu dinyatakan Trump kendati dia enam bulan lalu mengkritik perjanjian tersebut. "Pada saat lingkungan keamanan terus berkembang dan tantangan baru bermunculan, penting bagi kita untuk memperkuat dan memperdalam persekutuan kita," kata Trump dalam pernyataan yang dikeluarkan pada 18 Januari.

"Saya yakin dalam beberapa bulan dan beberapa tahun ke depan, sumbangan Jepang bagi keamanan bersama kita akan terus meningkat, dan persekutuan akan terus tumbuh subur."

Pada Juni tahun lalu, Trump mengatakan dalam konferensi pers di Jepang bahwa perjanjian 1960 yang ditandatangani 60 tahun lalu tidak adil dan harus diubah. Ia menggemakan kembali pandangan lamanya bahwa Jepang mendapatkan keuntungan dalam bidang pertahanan tanpa banyak mengeluarkan biaya.

Saat itu, Trump juga mengatakan ia tidak berpikir akan menarik AS dari perjanjian tersebut. Berdasarkan perjanjian, Amerika Serikat berkewajiban melindungi Jepang. Menurut undang-undang dasar Jepang, yang dirancang AS, Jepang melepaskan hak untuk melancarkan perang setelah Perang Dunia Kedua.

Sebagai imbalan atas perlindungan AS, Jepang menyediakan pangkalan-pangkalan militer yang digunakan Amerika Serikat untuk meluaskan kekuatan di Asia. Perjanjian itu pertama kali ditandatangani pada 1951 dan direvisi pada 1960 di bawah pemerintahan kakek Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe, Nobusuke Kishi, yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri.

Setelah itu, Kishi terpaksa mengundurkan diri di tengah gelombang protes dari kalangan pengkritik di Jepang. Mereka khawatir perjanjian tersebut akan menarik negara mereka kembali ke ranah konflik.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA