REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Abbas Mousavi mengatakan negaranya masih mempertahankan kesepakatan nuklir 2015 atau Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), walaupun mundur dari beberapa pakta kesepakatan tersebut.
"Teheran masih mempertahankan kesepakatan, klaim kekuatan Eropa tentang Iran melanggar kesepakatan itu tidak berdasarkan apa pun," kata Mousavi dalam konferensi pers yang disiarkan televisi, Senin (20/1).
Sebelumnya, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan JCPOA sebaiknya digantikan kesepakatan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (JCPOA) 'kesepakatan terbaik' yang bisa diraih.
"Apakah Iran akan meningkatkan komitmennya tergantung dengan pihak lain dan apakah kepentingan Iran aman dengan kesepakatan itu," kata Mousavi.
Trump menarik AS dari JCPOA pada 2018 lalu. Sejak itu ia memberlakukan berbagai sanksi ekonomi Iran yang membuat perekonomian negara Timur Tengah itu merosot tajam. Negara-negara Eropa sempat berjanji akan membuat mekanisme perdagangan yang tidak melanggar sanksi AS. Tapi karena mereka gagal melakukannya perlahan-lahan Iran mundur dari beberapa persyaratan JCPOA.
Pada 6 Januari lalu, Iran mengumumkan mereka akan mengabaikan batasan pengayaan uranium yang ditetapkan JCPOA). Tapi Iran menegaskan mereka tetap bekerja sama dengan badan pengawas nuklir PBB.
Pengumuman mundurnya Iran dari beberapa komitmen JCPOA tersebut dipercepat satu pekan. Setelah AS membunuh komandan militer Iran Jenderal Qassem Soleimani sebuah serangan udara pada Jumat (3/1) di Baghdad.
Televisi milik pemerintah melaporkan Teheran tidak akan mematuhi batasan yang ditetapkan JCPOA. Iran tidak akan mematuhi pembatasan pengayaan sentrifugal uranium untuk memperkaya kapasitas, pembatasan level uranium yang dapat diperkaya, jumlah pasokan uranium yang diperkaya atau aktivitas penelitian dan pengembangan nuklir Iran.
"Iran akan melanjutkan pengayaan nuklir tanpa batasan dan berdasarkan kebutuhan teknis," kata pemerintah Iran dalam pernyataan yang dibacakan stasiun televisi milik negara.
Ikuti Whatsapp Channel Republika