REPUBLIKA.CO.ID, PENANG -- Malaysia telah mengirim kembali 150 kontainer sampah plastik ke 13 negara sejak kuartal ketiga tahun lalu. Menteri Lingkungan Hidup Malaysia Yeo Bee Yina memberikan peringatan untuk negara-negara yang menjadikan Malaysia sebagai tempat sampah.
"Jika orang ingin melihat kami sebagai tempat sampah dunia, Anda bermimpi," kata Yeo saat inspeksi di sebuah pelabuhan di negara bagian utara Penang.
Yeo mengatakan, 110 kontainer lain diperkirakan akan dikirim kembali pada pertengahan tahun ini. Keberhasilan repatriasi dari total 3.737 metrik ton limbah mengikuti penegakan hukum yang ketat di pelabuhan-pelabuhan utama Malaysia. Petugas memblokir penyelundupan limbah dan menutup lebih dari 200 pabrik daur ulang plastik ilegal.
Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan, dari 150 kontainer, 43 dikembalikan ke Prancis, 42 ke Inggris, 17 ke Amerika Serikat (AS), 11 ke Kanada, 10 ke Spanyol. Sedangkan sisanya ke Hong Kong, Jepang, Singapura, Portugal, Cina, Bangladesh, Sri Lanka, dan Lithuania.
Yeo mengatakan, pemerintah Malaysia tidak membayar sepeser pun atas proses pengembalian sampah-sampah plastik itu. Biaya pengiriman kembali limbah sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan pelayaran dan perusahaan yang bertanggung jawab untuk mengimpor dan mengekspor limbah.
Pembicaraan tentang pengiriman smapah plastik tersebut sedang berlangsung dengan otoritas AS untuk mengambil kembali 60 kontainer lain tahun ini. Kanada juga memiliki 15 kontainer lagi, Jepang 14 kontainer, Inggris 9 kontainer, dan Belgia 8 kontainer dari 110 kontainer lainnya yang masih ditahan di pelabuhan Malaysia.
Malaysia, menurut Yeo, akan meluncurkan rencana aksi impor plastik ilegal bulan depan. Langkah tersebut akan membantu berbagai lembaga mengoordinasikan penegakan hukum dan mempercepat proses pengembalian limbah.
"Posisi kami sangat kuat. Kami hanya ingin mengirim kembali (limbah) dan kami hanya ingin memberi pesan bahwa Malaysia bukan situs pembuangan dunia," ujar Yeo.
Pengiriman sampah yang tidak diinginkan telah dilakukan ke Asia Tenggara sejak China melarang impor limbah plastik pada 2018. Namun, beberapa negara berkembang melayan kondisi tersebut, termasuk Malaysia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
