REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Kampus menjadi salah satu tempat yang banyak dijadikan tempat untuk melakukan protes anti-pemerintah atas UU Kewarganegaraan. Banyak mahasiswa dicari oleh petugas keamanan sehingga membuat resah warga kampus.
"Saya rasa saya tidak akan pernah merasa benar-benar aman, baik di asrama perempuan atau di kampus," kata mahasiswa di universitas Jamia Millia Islamia yang terkenal di New Delhi, Nayla Khwaja.
Banyak protes dan terus menerus terjadi di dalam dan sekitar universitas. Beberapa dari mereka sekarang khawatir akan keselamatan setelah bentrokan dengan polisi dan gerombolan yang tidak dikenal dalam beberapa pekan terakhir. Mereka yang berada di kampus pun saling melacak satu sama lain menggunakan perangkat seluler untuk memastikan rekan mereka aman.
Mereka memilih untuk berbagi lokasi langsung di WhatsApp dengan rekannya ketika menghadiri protes atau pergi ke kelas. Cara ini membuat rekan mereka tahu keberadaannya dan ini diterapkan oleh selusin mahasiswa terdaftar di universitas di Delhi, Bengaluru, dan Kolkata.
"Kami menyimpan beberapa pengecekan di tempat. Memberitahu teman-teman di mana kita berada dan kadang-kadang juga berjalan berkelompok di dalam kampus. Ini benar-benar tidak perlu sebelumnya," kata seorang mahasiswa master di Universitas Jadavpur.
Bulan lalu polisi menerobos masuk ke institusi pendidikan dan menembakkan peluru gas air mata kepada sejumlah mahasiswa yang membarikade pintu dan bersembunyi di dalam kamar mandi. Berpekan-pekan setelah kekerasan, sebagian besar perguruan tinggi tetap sepi dengan beberapa orang tua menolak untuk mengizinkan anaknya ke universitas.
Di luar ibu kota, protes juga meletus di perguruan tinggi di Mumbai, Bengaluru, Kolkata, dan Chennai. Dalam beberapa kasus mereka telah tumpah ke alun-alun kota terdekat. Warga memegang bendera India dan menuntut pencabutan UU yang dinilai diskriminatif terhadap Muslim.
Pihak oposisi mengatakan pemerintahan di bawah Bharatiya Janata Party (BJP) menargetkan universitas-universitas untuk menghentikan perbedaan pendapat. Juru bicara BJP Tom Vadakkan menolak tuduhan itu dan mengatakan partai-partai politik saingan berusaha menggunakan mahasiswa sebagai cara untuk menyelesaikan masalah politik yang berkembang. "Pihak-pihak ini berusaha untuk tetap relevan," katanya.
UU Kewarganegaraan memberikan kesempatan untuk mendapatkan kewarganegaraan India bagi enam kelompok agama dari negara-negara tetangga tetapi tidak memasukkan Islam. Hal ini mendorong kecaman karena dinilai merusak nilai sekuler yang telah lama dipegang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
