Ahad 26 Jan 2020 21:39 WIB

China Larang Perdagangan Satwa Liar Terkait Wabah Corona

Penduduk Wuhan diketahui sering jual beli satwa liar.

Rep: Gumanti Awaliyah/ Red: Nora Azizah
 Kementerian Pertanian Cina kini melarang perdagangan satwa liar baik itu diperjualbelikan di pasar, supermarket, restoran, dan platform e-commerce (Foto: warga Wuhan menggunakan masker)
Foto: Chinatopix via AP
Kementerian Pertanian Cina kini melarang perdagangan satwa liar baik itu diperjualbelikan di pasar, supermarket, restoran, dan platform e-commerce (Foto: warga Wuhan menggunakan masker)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Penyebaran virus korona baru di Cina yang dinamai Novel 201 Coronavirus (2019-nCov) kian memprihatinkan. 2019-nCov diduga kuat bersumber dari satwa liar yang dijual secara ilegal di pasar Huanan, Wuhan.

Atas hal itu, Kementerian Pertanian Cina kini melarang perdagangan satwa liar baik itu diperjualbelikan di pasar, supermarket, restoran, dan platform e-commerce. Larangan itu berlaku mulai hari ini, Ahad (26/1).

Baca Juga

"Setiap tempat yang mengembang biakkan satwa liar harus diisolasi. Begitu pun transportasi satwa liar harus dilarang," demikian pernyataan Kementerian Pertanian Cina, dilansir Reuters.

South China Morning Post melaporkan bahwa penduduk di kota Wuhan memang sering menjual belikan satwa liar. Bahkan di Pasar Huanan ada 100 varietas hewan yang dijual, mulai dari beragam jenis unggas hingga ular, musang, anjing dan srigala.

Hingga Ahad dilaporkan, virus 2019 nCov telah menginfeksi lebih dari 2.000 orang di seluruh dunia dan membunuh 56 orang di Cina. Karenanya, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan bahwa kini Cina sedang menghadapi situasi genting.

Pada Sabtu (25/1) waktu setempat, Xi juga mengadakan pertemuan politbiro untuk membahas langkah-langkah percepatan dalam memerangi wabah.

Kian meluas dan masifnya penyebaran virus membuat para pejabat di Provinsi Hubei, meminta masker dan pakaian pelindung.

"Kami terus mendorong pengendalian dan pencegahan penyakit. Tapi saat ini kami sedang menghadapi krisis kesehatan masyarakat yang sangat parah," Wakil Direktur Jenderal Departemen Urusan Sipil, Hu Yinghai.

sumber : Reuters
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement