REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dijadwalkan mengungkapkan rencana perdamaian Timur Tengah kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (27/1). Rencana itu akan turut disampaikan kepada pemimpin Blue and White Party Benny Gantz. Dia adalah pesaing Netanyahu dalam pemilu Israel pada Maret mendatang.
Trump akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Netanyahu dan Gantz. Pada Selasa (28/1), Trump dan Netanyahu dijadwalkan memberi keterangan resmi di Gedung Putih.
Seorang pejabat AS mengatakan, sebelum mengumumkannya Trump ingin memastikan Netanyahu dan Gantz sepakat dengan rencana tersebut. "Anda memiliki enam pekan untuk menjalankan (rencana) ini, jika Anda menginginkannya," kata pejabat tersebut menyitir pernyataan yang disampaikan Trump kepada Netanyahu dan Gantz.
Trump memang ingin kedua tokoh yang akan bersaing dalam pemilu Israel pada Maret nanti menjalankan rencana itu. "Tak peduli apa yang terjadi pada 2 Maret, dua pemimpin dari dua partai terbesar (di Israel) dapat mendukung," ujar pejabat AS.
Sebelumnya Gantz menyatakan keberatan atas rencana perdamaian Timur Tengah yang di dalamnya mencakup solusi untuk konflik Palestina-Israel. Menurut dia, pengumuman rencana tersebut merupakan gangguan dalam proses pemilu di negaranya.
"Saya menantikan untuk bertemu presiden (Trump), seorang presiden yang sangat ramah dengan Negara Israel, mengenai masalah yang sangat penting bagi Israel, dengan konsekuensi nasional, strategis, dan keamanan," kata Gantz saat tiba di Washington pada Ahad (26/1).
Pada Juni 2019, AS menghelat konferensi ekonomi bertajuk Peace for Prosperity di Manama, Bahrain. Dalam kegiatan tersebut, penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner merilis rencana perdamaian Israel-Palestina bagian pertama yang telah lama dinanti dunia Arab.
Dalam rencana itu, Kushner berupaya menghimpun dana investasi sebesar 50 miliar dolar AS untuk Palestina dari sejumlah negara dan investor. Dana tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian Palestina yang macet serta pembangunan infrastruktur di sana.
Namun rencana itu menuai kritik keras dari Yordania dan Palestina. Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan menolak rencana tersebut karena tak memenuhi tuntutan politik negaranya. "Uang itu penting. Ekonomi penting. Tapi politik lebih penting. Solusi politik lebih penting," kata Abbas.
Palestina tak lagi memandang AS sebagai mediator yang normal dalam penyelesaian konflik dengan Israel. Washington dianggap membela kepentingan politik Israel. Hal itu tercermin Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017.
Ikuti Whatsapp Channel Republika