Friday, 4 Rajab 1441 / 28 February 2020

Friday, 4 Rajab 1441 / 28 February 2020

Bogor Usul Rumpin Jadi Ibu Kota DOB Bogor Barat

Senin 27 Jan 2020 15:43 WIB

Rep: Nugroho Habibie/ Red: Dwi Murdaningsih

Otonomi daerah (ilustrasi)

Otonomi daerah (ilustrasi)

Foto: become-teacher.blogspot.com
Pemkab Bogor cukup besar lantaran harus mengurusi 40 kecamatan.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mewacanakan Kecamatan Rumpin sebagai ibu kota Daerah Otonom Baru (DOB) Bogor Barat menggantikan Kecamatan Cigudeg. Namun, pemindahan tersebut masih dalam proses usulan untuk dikaji.

Bupati Bogor Ade Munawaroh Yasin menjelaskan, pemindahan ibu kota DOB Bogor Barat berdasarkan masukan yang ada. Sebab, tanah di Kecamatan Cigudeg cendrung labil. Apalagi, Cigudeg baru saja terdampak bencana pada awal tahun 2020.

"Hanya saja untuk penentuan (pemindahan ibu kota) itu pun perlu dikaji ya," kata Ade Yasin dikonfirmasi, Ahad (26/1).

DOB Bogor Barat diketahui terdiri dari 14 kecamatan. Aduapun Kecamatan itu yakni, Kecamatan Dramaga, Ciampea, Tenjolaya, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Sukajaya, Cigudeg, Jasinga, Tenjo, Parungpanjang, dan Rumpin.

Pemindahan tersebut, Ade menjelaskan, masih sebatas usulan. Dia mengatakan, pemindahan masih membutuhkan kesepakatan dan diperlukan kajian yang lebih lanjut.

"Tapi kan kalau pun tetep itu (Cigudeg) ya nggak masalah," ucapnya.

Ade menuturkan, pemindahan ibu kota ke Rumpin tidak menjadi prioritas Pemkab Bogor. Terpenting, kata Ade, DOB Bogor Barat dapat segera dicabut moratoriumnya.

Ade mengeluhkan, beban Pemkab Bogor cukup besar lantaran harus mengurusi 40 kecamatan. Belum lagi, kata dia, Kabupaten Bogor memiliki jumlah penduduk mencapai 5,8 juta jiwa.

"Saya pikir jangan disamaratakan dengan daerah lain," pintanya.

Ade menilai perkembangan DOB di Jawa Barat (Jabar) menang cendrung lambat. Namun, dia mengatakan, DOB yang diusulkan dari Jabar berhasil dimoratorium.

"Tapi di Jabar (DOB) gak ada yang gak berhasil. Rata-rata berhasil seperti di Pangandaran, Bandung Barat, Cimahi itu kan berhasil semua," ujar dia.

Sampai saat ini, Ade mengakui, belum ada tanda-tanda dicabutnya moratorium DOB Bogor Barat. Karena itu, dia menyatakan akan terus mendorong agar DOB Bogor Barat segera dicabut.

"Saya sampai hari ini belum denger ya kalau mau dicabut, tapi kita dorong teru supaya Jabar dapat prioritas," katanya.

Pemkab Bogor telah menganggarkan Rp 40 miliar untuk operasional dan pemilihan ibu kota DOB Bogor Barat di APBD Kabupaten Bogor 2020. Jumlah tersebut diluar anggaran pascamoratorium dicabut.

Usai moratorium, Ade mengatakan, akan menyiapkan anggaran Rp 25 miliar sebagai Kabupaten Induk. Artinya, jika dalam proses menjadi kota/Kabupaten, DOB Bogor Barat akan memperoleh Rp 75 miliar selama tiga tahun.

"Rp 25 miliar itu kalau dianggap cukup per tahun. Kalau tidak nanti ada pertimbangan lain," katanya.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA