Senin 27 Jan 2020 20:10 WIB

RI Bicarakan Evakuasi WNI dari China

Kemenlu memastikan belum ada WNI yang terjangkit virus Corona di China

Rep: Fergi Nadira/ Red: Christiyaningsih
 Warga berbelanja dengan mengenakan masker di sebuah supermarket di kota Wuhan, Sabtu (25/1/2020). Kemenlu memastikan belum ada WNI yang terjangkit virus Corona di China.
Foto: Chinatopix via AP
Warga berbelanja dengan mengenakan masker di sebuah supermarket di kota Wuhan, Sabtu (25/1/2020). Kemenlu memastikan belum ada WNI yang terjangkit virus Corona di China.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Virus Corona baru (2019-nCoV) telah menelan 81 korban jiwa yang kebanyakan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pemerintah Indonesia memastikan belum ada proses evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari wilayah yang terjangkit virus Corona.

Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) juga memastikan belum ada satu pun WNI yang terjangkit virus Corona jenis baru ini. Plt Juru Bicara Kemenlu Teuku Faizasyah mengatakan saat ini kondisi belum memungkinkan untuk mengevakuasi WNI dari China.

Baca Juga

"Evakuasi WNI masih dibicarakan pihak pemerintah Indonesia dengan pemerintah China," ujar Faizasyah saat memberikan keterangan pers bersama dengan Sekretaris Jenderal Pencegahan, dan Pengendalian Penyakin Kemenerian Kesehatan Ahmad Yurianto kepada wartawan di Ruang Palapa Kemenlu, Senin.

"WNI di sana kini dalam keadaan baik, sehat, dan tak terjangkiti. Pemerintah RI akan melindungi seluruh rakyat, tak dibeda-bedakan, semua akan mendapatkan pelayanan yang sama," ujarnya menambahkan.

Menurut Faiza, masalah teknis menjadi penyebab evakuasi belum akan dilakukan dan masih dibicarakan. Kendati demikian, pemerintah sudah siap melakukan proses evakuasi.

Dia menjelaskan masalah teknis itu di antaranya disebabkan karena pembatasan keluar masuknya orang, logistik, dan lain hal di wilayah yang diisolasi pemerintah China. Warga yang berada di wilayah terpapar virus Corona dilarang keluar hingga waktu yang belum ditentukan.

"Sementara untuk yang masuk pun diseleksi dengan ketat. Oleh karenanya, proses evakuasi bergantung dari pemerintah China. Apabila pemerintah China membuka akses evakuasi dalam waktu dekat, maka langsung diupayakan evakuasi, minimal ke daerah yang tak terpapar virus, sebab hal itu sudah diatur undang-undang," ujar Faizasyah.

Berdasarkan Pasal 21 UU No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun WNI di wilayah aman jika mereka terancam bahaya nyata. Hal tersebut termasuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara.

"Apa yang dapat kami lakukan kini adalah menyiapkan persiapan teknis. Apabila pintu terbuka, maka bisa dibawa ke Indonesia atau ke daerah aman yang tak terpapar, berdasarkan variabel-variabel pertimbangan," katanya.

Pemerintah RI juga telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini dengan Kedutaan Besar (KBRI) Beijing, Konsulat Jenderal (KJRI) Shanghai, KJRI Guangzhou, KJRI Hong Kong, dan KDEI Taipei serta PPI soal perkembangan virus Corona.

Kota Wuhan, serta 14 kota lain di Provinsi Hubei kini terisolasi. Berdasarkan data per 27 Januari, jumlah WNI yang berada di daerah yang diisolasi pemerintah China ada sebanyak 243 orang. Mayoritas dari jumlah tersebut adalah mahasiswa.

Para WNI tersebar di wilayah Wuhan, Xianing, Huangshi, Jingzhou, Xianyang, Enshi, dan

Shiyan. Pemerintah RI serta perwakilannya di China telah membangun jalur komunikasi melalui grup WeChat untuk berkomunikasi dan memonitor keadaan WNI dan memberikan bantuan yang diperlukan.

"Menteri Luar Negeri sudah menginstruksikan rapat khusus untuk membahas berbagai opsi penanganan, dari A-Z, untuk WNI yang masih berada di Wuhan," ujar Faizasyah.

Pemerintah Indonesia, kata dia, menegaskan tidak melupakan WNI yang berada di wilayah yang terpapar virus Corona. Menyoal kabar satu WNI di Wuhan yang terjangkit virus, Faiza mengonfirmasi itu tidak benar.

Perhatian khusus selalu diberikan kepada WNI di daerah terpapar, terutama guna memastikan para WNI tak terjangkkit birus dan juga kekurangan logistik. "Kami sendiri belum tahu berapa lama situasi ini akan terjadi," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement