Monday, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 February 2020

Monday, 23 Jumadil Akhir 1441 / 17 February 2020

Palestina Beberkan Alasan Tolak Rencana Perdamaian Trump

Rabu 29 Jan 2020 02:20 WIB

Rep: Umar Mukhtar/ Red: Nashih Nashrullah

Rencana perdamaian Trump hanya akan mematikan perjuangan kemerdekaan. Ilustrasi bendera Palestina.

Rencana perdamaian Trump hanya akan mematikan perjuangan kemerdekaan. Ilustrasi bendera Palestina.

Foto: Republika/Iman Firmansyah
Rencana perdamaian Trump hanya akan mematikan perjuangan kemerdekaan.

REPUBLIKA.CO.ID,  RAMALLAH – Perdana Menteri Otoritas Palestina, Mohammad Shtayyeh, menegaskan penolakannya terhadap rencana perdamaian Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah terkait penyelesaian konflik Palestina-Israel. Menurut dia hal itu bertentangan hukum internasional.  

Baca Juga

"Kami menolaknya dan kami menuntut masyarakat internasional untuk tidak menjadi mitra dari rencana itu karena bertentangan dengan dasar-dasar hukum internasional dan hak-hak Palestina yang tidak dapat dicabut. Itu (rencana AS) tidak lain adalah rencana untuk menghabisi perjuangan Palestina," kata dia dilansir Aljazeera, Selasa (28/1).  

Palestina khawatir rencana itu akan menghancurkan harapan mereka untuk mendapat kemerdekaan di Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur yang diduduki, dan Jalur Gaza yang terkepung.

Trump pada Senin (27/1) mengadakan pertemuan terpisah dengan Perdana Menteri Israel sayap kanan Benjamin Netanyahu dan saingannya dalam pemilihan umum, Benny Gantz, di Washington. Pertemuan ini menyusul usulannya yang telah lama tertunda yang dirahasiakan terkait penyelesaian konflik Israel-Palestina. 

Namun, para pemimpin Palestina mengatakan mereka tidak diundang ke Washington dan tidak ada rencana yang dapat berjalan tanpa mereka. Para pejabat Palestina menyebut usulan presiden AS akan menghancurkan harapan rakyat Palestina untuk merdeka.

Para pemimpin Palestina telah mengecam rencana Presiden AS Donald Trump untuk Timur Tengah sebagai upaya untuk "menyelesaikan masalah Palestina". Otoritas Palestina (PA) meminta duta besar negara-negara Arab dan Muslim untuk memboikot acara di mana rencana itu diharapkan akan diumumkan.

Senin malam kemarin, Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden PA Mahmoud Abbas, mengaku telah memanggil duta besar Arab dan Muslim yang telah diundang ke pembukaan agenda perjanjian abad ini.

"Untuk tidak hadir upacara-upacara yang kami anggap sebagai konspirasi yang bertujuan merusak hak-hak rakyat Palestina," kata Nabil seraya menambahkan bahwa rencana itu bertujuan untuk menggagalkan pembentukan negara Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA