REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Hamas menegaskan, Yerusalem akan tetap untuk Palestina. Hal ini disampaikan Juru Bicara Hamas Sami Abu Zuhri menyusul pengumuman rencana perdamaian AS untuk Timur Tengah di Gedung Putih Washington pada Selasa (28/1).
Dilansir Anadolu Agency pada Rabu (29/1), Hamas pun mengecam ketentuan yang disebut "Kesepakatan Abad Ini" yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump itu. "Kesepakatan ini tidak sebanding dengan kertas yang ditulisnya dan Yerusalem akan tetap untuk Palestina," ujar Zuhri dalam akun Twitter-nya.
Pernyataan Abu Zuhri datang sebagai reaksi pertama kelompok perlawanan terhadap ketentuan yang disebut "Kesepakatan Abad Ini". Kesepakatan tersebut baru saja diumumkan Trump dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington pada Selasa kemarin.
Trump menyebut proposal rencana tersebut berbeda dari sebelumnya. "Itu proposal paling detail yang pernah diajukan sejauh ini," kata Trump. Dia mengatakan, masalah yang kompleks tentu membutuhkan solusi yang berbasis pada fakta.
"Itulah sebabnya proposal kami memberikan solusi taktis yang tepat untuk membuat orang Israel, Palestina, dan kawasan lebih aman dan lebih makmur," ujar dia.
Dalam perincian rencana Trump tersebut, Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi, di mana ini akan membuat ketegangan karena keputusannya untuk mengakui kota yang diperebutkan sebagai wilayah Israel pada Desember 2017.
"Di bawah visi ini, Yerusalem akan tetap menjadi ibu kota Israel yang tidak terbagi. Namun, itu bukan masalah besar karena aku sudah melakukan itu untuk kalian," kata Trump yang membuat tertawa hadirin pro Israel yang berkumpul.
Ribuan pengunjuk rasa Palestina turun ke jalan menjelang pengumuman resmi Trump untuk menentang proposal rencana perdamaian tersebut. Trump pada Senin (27/1) memberi pengarahan kepada Netanyahu dan Gantz tentang rencana perdamaian dengan 80 halaman itu.
Proposal rencana tersebut dipelopori oleh menantu Trump sekaligus penasihat khusus Jared Kushner. Namun, Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan tegas menolak permintaan Trump untuk melakukan panggilan telepon terkait rencananya, menurut seorang pejabat Palestina.
Ikuti Whatsapp Channel Republika