REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Duta Besar (Dubes) Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Riyad Mansour mengatakan, para pejabat Palestina akan berusaha untuk meningkatkan oposisi terhadap rencana kontroversial Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk perdamaian Timur Tengah di Dewan Keamanan PBB dalam beberapa minggu mendatang.
Berbicara dengan wartawan di New York, Riyad Mansour mengatakan, Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan berpidato di depan Dewan Keamanan dalam dua pekan ke depan. Rencananya dia akan menjabarkan rancangan resolusi untuk menentang rencana perdamaian yang diungkapkan Trump pada Selasa.
Dilansir laman Anadolu Agency, Mansour menyebut beberapa perincian tentang apa yang akan muncul dalam rancangan resolusi tersebut. Dia menggunakan bahasa "sekuat mungkin". Dia juga mengatakan bahwa para pejabat Palestina ingin melihat oposisi yang kuat dan besar terhadap rencana Trump ini.
Pada Selasa (28/1), Trump yang berdiri di samping Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington, mengungkap rencana perdamaian Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu. Pengumumannya itu dengan cepat dikritik karena mendukung Israel dan menghancurkan harapan Palestina menjadi negara sendiri.
Menurut Mansour, kesepakatan yang diusulkan hanya memberi Israel keistimewaan dan bukanlah cara untuk perdamaian atau keadilan. Rencana itu dinilai adalah langkah untuk penghancuran hak nasional rakyat Palestina.
"Itu tidak dapat diterima, dan mereka yang berpikir rakyat Palestina akan lenyap. Rakyat Palestina tidak akan lenyap. Mereka yang berpikir rakyat Palestina akan berkemas dan pergi. Rakyat Palestina tidak akan (pergi)," kata Mansour, yang diapit oleh duta besar PBB untuk Tunisia.
Sebelumnya, juru bicara PBB Stephane Dujarric mengatakan posisi badan dunia pada perdamaian Israel-Palestina tidak berubah setelah pengumuman rencana perdamaian AS dan merujuk kembali ke resolusi Dewan Keamanan sebelumnya.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa tetap berkomitmen untuk mendukung warga Palestina dan Israel untuk menyelesaikan konflik berdasarkan resolusi PBB, hukum internasional dan perjanjian bilateral dan mewujudkan visi dua negara - Israel dan Palestina - hidup berdampingan dalam perdamaian dan keamanan dalam wilayah yang diakui berbatasan, berdasarkan garis pra-1967," kata Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
