Jumat 31 Jan 2020 03:45 WIB

Bangladesh Izinkan Anak Rohingya Mendapat Akses Pendidikan

Sebanyak 1.600 jaringan akan memberikan pendidikan di kamp pengungsian Rohingya.

Rep: Lintar Satria/ Red: Dwi Murdaningsih
Pegungsi Rohingya refugees,  berjalan memasuki wilayah Bangladesh menuju kamp pengungsi di  Palang Khali, dekat Cox
Foto: Jorge Silva/Reuters
Pegungsi Rohingya refugees, berjalan memasuki wilayah Bangladesh menuju kamp pengungsi di Palang Khali, dekat Cox

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bangladesh izinkan anak-anak pengungsi Rohingya mendapatkan pendidikan formal. Organisasi dan aktivis hak asasi manusia menyambut baik keputusan ini dan menyebutnya sebagai 'langkah positif'.

Warga minoritas muslim Rohingya menyeberang ke Bangladesh untuk melarikan diri dari operasi militer Myanmar pada tahun 2017 lalu. Hingga saat ini, satu per tiga anak-anak pengungsi Rohingya hanya mendapatkan akses pendidikan dasar melalui pusat-pusat belajar yang dikelola organisasi internasional.

Baca Juga

Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Bangladesh dan UNICEF ini akan dimulai pada bulan April. Sebanyak 10 ribu putra dan putri Rohingya sampai usai 14 tahun akan mendapat pengajaran kurikulum Myanmar dan mendapatkan pelatihan keterampilan.

"Ini berita baik untuk kami semua, hingga kini anak-anak dapat belajar setidaknya sampai kelas IX dan remaja dapat mengikuti pelatihan keterampilan, pendiri Free Rohingya Coalition Nay San Lwin kepada Aljazirah, Kamis (30/1).

Sebanyak 1.600 jaringan pusat pendidikan yang dikelola UNICEF akan memberikan pendidikan dasar pada lebih dari 145 ribu anak di kamp-kamp pengungsian di selatan Bangladesh. Ada sekitar satu juta warga Rohingya yang tinggal di sana. Setengahnya adalah anak-anak.

Hampir lebih dari 750 ribu pengungsi Rohingya menyeberang ke Bangladesh, negara tetangga Myanmar. Sejak militer Myanmar menggelar operasi yang menyerang etnik muslim tersebut pada tahun 2017.

Organisasi-organisasi kemanusiaan sudah lama mengkampanyekan pendidikan efektif bagi anak-anak Rohingya yang tak memiliki kewarganegaraan. Mereka memperingatkan bila tidak ada akses pendidikan maka akan ada 'generasi yang hilang'.

"Ini komitmen yang sangat penting dan positif dari pemerintah Bangladesh, membiarkan akses sekolah pada anak-anak dan mengejar mimpi mereka di masa depan, mereka sudah kehilangan dua tahun masa ajar dan tidak bisa kehilangan lebih banyak waktu berada di luar ruang kelas," kata Saad Hammadi dari Amnesty International dalam pernyataannya.

Komisioner Pengungsi, Bantuan dan Repatriasi Bangladesh Mahbub Alam Talukder mengatakan pemerintah menyepakati prinsip-prinsip di dalam proposal PBB. Anak-anak Rohingya diberi pendidikan Myanmar.

"Mereka akan diajari bahasa Myanmar, mereka akan mengikuti kurikulum Myanmar, kesempatan yang tidak bisa didapatkan dengan belajar formal di sekolah Bangladesh," kata Talukder kepada Associated Press.

Ia menambahkan tidak ada ruang bagi mereka untuk berada di Bangladesh dalam waktu yang lama. Maka dengan pendekatan ini anak-anak Rohingya dapat beradaptasi dengan masyarakat Myanmar lebih mudah ketika mereka pulang.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement