REPUBLIKA.CO.ID, BAGHDAD - Ulama Syiah terkemuka Irak, Ayatollah Ali Sistani, menekankan agar pemilihan parlemen diadakan secepatnya. Menurut dia, hal tersebut dilakukan untuk meredakan krisis politik yang melanda negara tersebut dalam empat bulan terakhir.
Pesannya dalam sebuah khotbah yang disampaikan wakilnya di Kota Karbala, Ayatollah menyatakan pentingnya pemilihan agar orang-orang mendapatkan haknya. "Irak harus mempercepat pembentukan pemerintahan baru dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengadakan pemilihan yang bebas dan adil secepat mungkin," Tulisnya yang diutarakan oleh wakilnya seperti dilansir saudigazzete, Jumat (31/1).
Selain meminta dibentuknya parlemen, saat ini Perdana Menteri Adel Abdel Mahdi juga dituntut untuk mengundurkan diri oleh publik sejak Desember lalu. Namun demikian, ia masih menjabat sesuai kapasitasnya karena partai-partai politik belum setuju penggantian konsensus.
Merujuk pada konstitusi Irak, pencalonan perdana menteri harus melalui waktu 15 hari pemilihan di legislatif. Hingga akhirnya kandidat ditugaskan oleh Presiden dengan membentuk pemerintahan dalam waktu satu bulan. Akan tetapi saat ini Irak tengah mengalami ketidakjelasan sebab konstitusi tidak mencantumkan ketentuan pengunduran diri perdana menteri.
Hingga kini, parlemen telah mengesahkan undang-undang pemilu yang baru. Akan tetapi UU itu dinilai gagal menjawab sebagian besar tuntutan spesifik para pengunjuk rasa. Bahkan, Presiden Barham Saleh juga belum menandatanganinya.
Di tengah krisis yang sedang terjadi, partai-partai politik Irak saat ini sedang dalam pembicaraan krisis untuk menyetujui penggantian. Tetapi tidak adanya dua kekuatan utama seakan mempersulit pertemuan.
Dalam pidato penutup khotbahnya, Sistani juga menyinggung rencana perdamaian Timur Tengah yang diungkapkan Trump. Menurut dia rencana itu kontroversial.
"Marjaiyah (kepemimpinan agama Syiah) sangat mengutuk rencana yang tidak adil, yang baru-baru ini terungkap, untuk memberikan legitimasi kepada pendudukan lebih banyak tanah Palestina yang dirampas," ungkap dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika