REPUBLIKA.CO.ID, KAIRO -- Otoritas Palestina memutus semua hubungan dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel, termasuk yang berkaitan dengan keamanan. Langkah ini diambil setelah Palestina menolak rencana perdamaian Timur Tengah yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas berada di Kairo untuk menghadiri pertemuan dengan Liga Arab. Pertemuan darurat yang digelar selama satu hari itu membahas langkah-langkah Liga Arab setelah pengumuman rencana perdamaian oleh Trump.
"Kami telah memberi tahu Israel dan Amerika Serikat bahwa tidak akan ada hubungan sama sekali dengan mereka. Termasuk hubungan keamanan," ujar Abbas yang berbicara dalam pertemuan dengan Liga Arab.
Pasukan keamanan Israel dan Otoritas Palestina telah lama bekerja sama dalam menjaga wilayah Tepi Barat yang diduduki dan berada di bawah kendali Palestina. Selain itu, Otoritas Palestina juga memiliki perjanjian kerja sama intelijen dengan CIA. Perjanjian kerja sama ini terus berlanjut setelah Palestina memboikot upaya perdamaian yang diinisasi oleh pemerintahan Trump pada 2017.
Abbas mengatakan, dia menolak untuk mendiskusikan rencana perdamaian itu dengan Trump melalui sambungan telepon. Dia juga menolak menerima salinan proposal perdamaian tersebut untuk dipelajari lebih lanjut.
"Trump meminta saya berbicara dengannya melalui telepon. Tetapi saya berkata tidak dan dia ingin mengirimi saya surat, tetapi saya menolaknya," ujar Abbas.
Rencana perdamaian Timur Tengah untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina dinilai tidak adil. Dalam proposal perdamaian itu, AS mengakui permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki dan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terpisahkan.
Pertemuan para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo menyatakan, rencana perdamaian itu tidak memenuhi aspirasi warga Palestina. Liga Arab menegaskan, pihaknya tidak akan mengimplementasikan proposal perdamaian itu.
Para menteri Liga Arab kembali menegaskan hak-hak Palestina untuk menciptakan sebuah negara di masa depan berdasarkan tanah yang direbut dan diduduki oleh Israel dalam perang Timur Tengah 1967. Para menteri luar negeri dari Mesir, Arab saudi, Yordania yang menjadi sekutu dekat AS, beserta Irak dan Libanon mengatakan, perdamaian tidak akan tercipta tanpa mengakui hak-hak Palestina untuk mendirikan negara dalam wilayah pra-1967, dikutip dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
