REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- “Saya sadar bahwa ada orang-orang di partai saya dan di negara bagian saya yang akan sangat menentang keputusan saya. Dan di beberapa tempat, saya akan dikecam keras. Saya yakin akan mendengar pelecehan dari Presiden dan para pendukungnya.”
Serangkaian kalimat itu diucapkan lugas oleh anggota Senat Amerika Serikat (AS) dari Partai Republik Mitt Romney saat berpidato dalam sidang pemakzulan Presiden AS Donald Trump pada Rabu (5/2). Meskipun berasal dari partai yang sama dengan Trump, Romney tetap memilih dan mendukung pasal pemakzulan terhadap sang presiden.
Dalam pidatonya, Romney memaparkan alasan mengapa dia mengambil keputusan demikian. Paling utama adalah sumpah jabatan sebagai seorang Senat untuk menegakkan keadilan.
“Saya adalah orang yang sangat religius. Saya bersumpah di hadapan Tuhan sebagai konsekuensi yang sangat besar. Saya tahu sejak awal bahwa bertugas mengadili Presiden, pemimpin partai saya sendiri, akan menjadi keputusan paling sulit yang pernah saya hadapi,” kata Romney.
Terkait pemakzulan Trump, Romney menyadari terjadi pertengangan antara House of Representative dan Gedung Putih. Tim hukum Trump bahkan mengajukan tiga pembelaan. Pertama tidak akan ada pemakzulan tanpa kejahatan hukum.
Kedua, tindakan mantan presiden AS Joe Biden membenarkan tindakan Trump. Ketiga, keputusan tindakan Trump harus diserahkan kepada para pemilih.
Trump diselidiki karena diduga menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dengan mengancam akan membekukan dana bantuan militer sebesar 400 juta dolar AS. Pembekuan dana akan dilakukan jika Zelensky tak menuruti permintaan Trump yakni menginvestigasi Joe Biden yang disebut berupaya menanggalkan Jaksa Agung Ukraina dari jabatannya.
Hal tersebut dilakukan Biden saat masih menjabat sebagai wakil presiden AS pada era pemerintahan Barack Obama. Kala itu Jaksa Agung Ukraina dilaporkan sedang menyelidiki kasus korupsi di Burisma, sebuah perusahaan gas di Ukraina.
Anak Biden, yaitu Hunter Biden, diketahui menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan tersebut. Namun belum ada petunjuk yang membuktikan bahwa Biden dan anaknya Hunter melakukan kedua pelanggaran tersebut.
Bertolak dari hal itu, Romney menilai tindakan Trump menekan Zelensky agar menyelidiki Biden bermotif politik. Biden diketahui merupakan kandidat kuat calon presiden AS dari Partai Demokrat.
Trump dituding hendak menyisihkan Biden dalam kontestasi pilpres AS yang dijadwalkan digelar pada November mendatang. Dengan demikian peluangnya untuk terpilih kembali sebagai presiden lebih besar.
Dalam pidatonya, Romney sempat mengajukan pertanyaan kepada para anggota Senat apakah Trump telah melakukan kejahatan tingkat tinggi dan perbuatan kurang baik. “Iya, dia (Trump) melakukannya. Presiden meminta pemerintah asing menyelidiki saingan politiknya. Presiden menahan dana militer penting dari pemerintah itu untuk mendesaknya,” katanya.
Menurut Romney, tujuan tindakan Trump murni untuk memenuhi kepentingan pribadi dan politiknya. “Karenanya Presiden bersalah atas penyalahgunaan kepercayaan publik yang mengerikan,” ujar Romney.
Dia menilai apa yang dilakukan Trump telah menyerang hak-hak pemilih dan kepentingan nasional AS. “Merusak pemilu untuk mempertahankan jabatan mungkin merupakan pelanggaran paling kejam dan merusak dari sumpah jabatan yang bisa saya bayangkan,” ucapnya.
Romney menyadari keputusanya mendukung pemakzulan akan dihujat dan dikecam, baik oleh kalangan Republik maupun pendukung Trump. “Adakah yang benar-benar percaya bahwa saya akan menyetujui konsekuensi ini selain dari keyakinan yang tak terhindarkan bahwa sumpah saya di hadapan Tuhan dituntut dari saya?” kata Romney.
Dia yakin keputusannya mendukung pemakzulan Trump akan tercatat dalam sejarah. “Mereka (masyarakat AS) hanya akan mencatat bahwa saya berada di antara para senator yang memutuskan bahwa apa yang dilakukan Presiden (Trump) adalah salah, sangat salah!” ujarnya.
Trump berhasil lolos dari pemakzulan. Dua pasal dakwaan yang diajukan terhadapnya yakni penyalahgunaan kekuasaan dan upaya menghalangi penyelidan Kongres tak memperoleh dukungan dua pertiga atau 67 suara dari anggota Senat yang berjumlah 100 orang.
Pada pasal penyalahgunaan kekuasaan, sebanyak 52 anggota Senat menolak dan 48 lainnya mendukung. Sementara terkait upaya menghalangi penyelidikan, 53 suara menolak dan 47 lainnya mendukung pasal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika