REPUBLIKA.CO.ID, TAIPEI -- Kementerian Luar Negeri Taiwan mengatakan, China memberikan informasi yang salah tentang kasus virus corona baru di pulau itu ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Pernyataan itu muncul setelah WHO merilis data yang salah pada awal pekan ini.
"Ini informasi salah yang diberikan oleh China yang mana telah menciptakan kesalahan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Taiwan Joanne Ou, Kamis (6/2).
Karena adanya keberatan dari China maka Taiwan bukan anggota WHO. Beijing mengatakan, pulau itu bagian dari China dan bukan negara sehingga keanggotaan mereka di WHO diwakili China.
Pemerintah Taiwan yang demokrasi mengatakan, mereka adalah negara merdeka, yang disebut Republik China, tidak pernah menjadi bagian Republik Rakyat China.
Pada Selasa (5/2) lalu, WHO mengoreksi angka kasus virus corona baru yang dilaporkan di pulau itu. Awalnya, WHO merilis ada 13 kasus di Taiwan. Pada saat itu hanya ada 10 kasus.
WHO mengoreksinya menjadi 11 kasus, jauh lebih sedikit dibandingkan China yang memiliki lebih dari 28 ribu kasus. Ou mengatakan Taiwan juga memprotes cara WHO menyebut pulau itu.
Sebelumnya, WHO menyebut pulau itu sebagai 'Taiwan, China' lalu menjadi 'kotamadya Taipei' lalu 'Taipei' saja. Kini ditulis 'Taipei dan sekitarnya'.
"Saya ingin bertanya ke WHO, berapa kali Anda akan mengubah nama Taiwan? Ini bukan nama yang benar, mari saya ulang kembali, nama kami Taiwan, yang resminya bernama Republik China," kata Ou.
Ia juga meminta WHO agar tidak menerima informasi Taiwan melalui China karena hanya akan menimbulkan 'kesalahan demi kesalahan'. Sejauh ini, konsekuensi itu membuat Italia memasukkan Taiwan dalam kebijakan larangan terbang dari China. Ou mengatakan, mereka masih terus menekan Italia untuk mencabut keputusan itu.
Baik Kementerian Luar Negeri China maupun WHO yang belum mengomentari protes Taiwan ini. Ou mengatakan pekan ini China 'secara keji' membatasi akses Taiwan ke pertemuan WHO yang membahas virus corona baru.
WHO dan China berulang kali mengatakan Taiwan mendapatkan akses dan kerja sama yang dibutuhkan. Kantor Hubungan Taiwan pemerintah China mengatakan pulau itu agar tidak menggunakan 'virus untuk membuat plot kemerdekaan'.
Ikuti Whatsapp Channel Republika