REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI - Warga New Delhi mulai melakukan pemungutan suara pemilihan negara bagian pada Sabtu (8/2). Pemilihan ini menjadi ujian bagi popularitas Perdana Menteri Narendra Modi setelah unjuk rasa anti Undang-Undang (UU) Kewarganegaraan baru.

Pemilihan ini juga digelar saat perekonomian India mengalami perlambatan terburuk selama enam tahun terakhir. Perlawanan terhadap undang-undang yang membuat minoritas non-muslim dari negara tetangga yang dipersekusi pun masih terus berlangsung.

Para pengunjuk rasa curiga undang-undang ini upaya Modi untuk mengubah India dari sekuler menjadi negara Hindu. Modi membantah tuduhan tersebut.

Penampilan buruk di ibu kota akan menjadi pukulan bagi partai Modi yaitu Bharatiya Janata Party (BJP). Mereka sudah kehilangan kekuasaan di Negara Bagian Maharashtra yang ibu kotanya Mumbai pada tahun lalu.

Modi meminta pemilih untuk menggunakan hak pilih mereka. "Mendesak warga Delhi, terutama teman-teman muda, untuk memilih," cicit Modi di Twitter.

Pemungutan suara memperebutkan 70 kursi dan hasilnya akan diumumkan pada 11 Februari. New Delhi diperebutkan BJP dan partai pejawat Kepala Menteri regional Arvind Kejriwal yaitu Aam Aadmi party (AAP). 

APP menonjolkan kerja mereka di negara bagian itu selama lima tahun terakhir. Di antaranya seperti memperbaiki sekolah-sekolah negeri dan sistem kesehatan di kota yang dihuni lebih dari 16 juta orang.

Namun BJP fokus pada kerja pemerintah federal Modi sejak perdana menteri itu terpilih kembali pada Mei lalu terutama perubahan yang didorong partai. Antara lain seperti reformasi di wilayah Kashmir yang disengketakan dan keputusan pengadilan yang didukung pemerintah dalam membuka jalan pembangunan kuil Hindu di lokasi-lokasi bermasalah di utara India.

Ikuti Whatsapp Channel Republika