REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerukan Australia untuk bergabung dengan Indonesia dalam memerangi politik identitas. Ia pun mengajak Negeri Kanguru meningkatkan hak asasi manusia (HAM), menumbuhkan toleransi yang lebih besar, dan mencegah terorisme.
Jokowi mengatakan, politik identitas adalah jebakan bagi demokrasi dan ancaman terhadap toleransi. "Ancaman ini akan menjadi ekploitasi yang lebih aktual untuk kepentingan politik jangka pendek, yang menghasilkan kebencian, ketakutan, bahkan konflik sosial," ujar Jokowi saat berpidato di parlemen Australia pada Senin (10/2), dikutip laman ABC.
Dia mengungkapkan, Indonesia dan Australia adalah negara demokratis serta beragam. "Kita harus bekerja keras, berdampingan bersama, untuk mempertahankan nilai-nilai demokrasi, toleransi," ucapnya.
Selain itu, Jokowi mengatakan bahwa aksi-aksi xenofobia, radikalisme, dan terorisme harus dihentikan. Pada kesempatan tersebut, dia turut mengutarakan keinginannya untuk menjalin kerja sama tradisional dengan kekuatan tradisional di Pasifik. Hal itu dilakukan untuk menghadapi upaya Cina memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut.
"Indonesia dan Australia harus menjadi jangkar untuk membangun kemitraan di kawasan pasifik. Indonesia memahami tantangan pembangunan," ujar Jokowi.
Tahun lalu Indonesia mengatakan akan membangun hubungan diplomatik dengan beberapa negara kepulauan Pasifik. Selain mengejar kesepakatan dagang dengan Fiji dan Papua Nugini, Indonesia juga ingin menyediakan dana bantuan pembangunan atau bencana sebesar Rp3 triliun untuk negara-negara kecil di kawasan tersebut.
Sementara itu Perdana Menteri Australia Scott Morrison menyinggung tentang Indonesia-Australia Comprehensive Economic Agreement (IA-CEPA) yang baru saja diratifikasi. Kesepakatan itu diharapkan dapat mempererat hubungan perdagangan dan investasi kedua negara.
"Dengan terus bekerja sama, kita dapat membangun ketahanan kawasan dan membuat rakyat kita lebih aman serta ekonomi kita lebih kuat," ujar Morrison.
Menurut dia, saat ini negaranya dan Indonesia memiliki rencana aksi untuk dieksekusi di masa mendatang. "Mulai dari perdagangan dan investasi hingga pertahanan, anti-terorisme, keamanan maritim, keberlanjutan pendidikan serta laut. Bahkan hari ini kami memambah energi dan sumber bahan bakar masa depan untuk negara kita ke daftar panjang ini," kata Morrison.
Ikuti Whatsapp Channel Republika