REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte mengumumkan penghentian Perjanjian Kunjungan Angkatan (VFA) dengan Amerika Serikat (AS), Selasa (11/2). Menanggapi hal itu, Menteri Pertahanan AS Mark Esper menyebut keputusan itu tidak menguntungkan dan menuju arah yang salah.
Esper mengatakan menerima pemberitahuan tentang tindakan itu pada Senin malam. AS akan mempelajari atas tindakan yang diambil oleh Duterte dalam memutuskan perjanjian yang sudah berjalan dua dekade itu.
"Kita harus bekerja melalui sudut kebijakan, sudut militer. Saya akan mendengar dari komandan saya. Tapi dalam pandangan saya, sangat disayangkan bahwa mereka akan mengambil langkah ini," kata Esper.
Esper mengaku tidak berpikir langkah itu dikaitkan dengan China. Namun, dia meyakini keputusan tersebut merupakan langkah menuju arah yang salah. "Karena kami berdua secara bilateral dengan Filipina dan bersama-sama dengan sejumlah mitra dan sekutu lain di wilayah ini mencoba untuk mengatakan kepada China 'Anda harus mematuhi aturan tata tertib internasional'," ujarnya.
Duterte memutuskan untuk menarik pakta rotasi pasukan dengan AS. Keputusan ini memungkinkan Filipina menjadi lebih independen dalam hubungannya dengan negara-negara lain.
"Presiden tidak akan menerima inisiatif apa pun yang berasal dari pemerintah AS untuk menyelamatkan VFA, dia juga tidak akan menerima undangan resmi untuk mengunjungi Amerika Serikat," kata juru bicara Duterte, Salvador Panelo.
Keputusan itu dipicu oleh pencabutan visa AS kepada mantan kepala polisi yang memimpin perang terhadap narkoba Ronald dela Rosa. Panelo mengatakan keputusan Duterte adalah konsekuensi dari tindakan legislatif dan eksekutif AS yang menyerang kedaulatan dan tidak menghormati sistem peradilan Filipina.
VFA penting bagi aliansi AS-Filipina secara keseluruhan dan menetapkan aturan bagi tentara AS untuk beroperasi di Filipina. Perjanjian ini menopang yang disebut Washington sebagai hubungan ketat, meskipun Duterte mengungkapkan keberatan tentang kemunafikan AS, perlakuan buruk, dan senjata yang menua.
Mengingat pentingnya aliansi dengan Filipina dalam strategi AS yang lebih luas, Washington berharap keputusan itu akan dibatalkan atau ditunda. Keputusan pemutusan kerja sama ini akan terjadi dalam 180 hari mendatang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika