Friday, 4 Rajab 1441 / 28 February 2020

Friday, 4 Rajab 1441 / 28 February 2020

Israel dan Perusahaan Beri Respons Rilis Dewan HAM PBB

Kamis 13 Feb 2020 08:49 WIB

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu  merespons rilis daftar perusahaan di permukiman ilegal. Ilustrasi.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu merespons rilis daftar perusahaan di permukiman ilegal. Ilustrasi.

Foto: Amir Cohen/Pool Photo via AP
Israel dan perusahaan merespons rilis daftar perusahaan di permukiman ilegal

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB) merilis daftar berisi lebih dari 100 perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia Palestina, Rabu (12/2). Komisaris Tinggi PBB untuk HAM Michelle Bachelet menuturkan perilisan daftar yang cukup lama tertunda ini telah dilakukan dengan tinjauan secara luas dan teliti.

Laporan tersebut dilakukan dengan berbasis data dan menjadi pertimbangan yang serius. Daftar itu memuat perusahaan yang beroperasi di permukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki.

"Saya sadar masalah ini telah, dan akan terus menjadi, sangat kontroversial,” kata Bachelet.

Daftar ini didominasi oleh perusahaan Israel, termasuk bank terkemuka, perusahaan konstruksi, supermarket dan operator telepon seluler, termasuk perusahaan global terkenal, di antaranya Airbnb, Motorola, dan General Mills. Namun, ada juga perusahaan internasional, termasuk perusahaan perjalanan seperti Expedia, TripAdvisor, Booking.com, dan Opodo.

Nama-nama besar lainnya seperti Altice Europe, dan perusahaan infrastruktur seperti Egis dan Alstom dari Perancis, dan perusahaan Inggris JC Bamford Excavators. Meskipun sebagian besar negara menganggap permukiman ilegal, laporan itu justru tidak menuduh perusahaan melanggar hukum internasional.

Serangkaian nama itu justru lebih ditujukan untuk menekan perusahaan dengan menarik perhatian negatif pada hubungan mereka dengan kebijakan Israel. Laporan tersebut pun tidak menyerukan sanksi atau memiliki dampak konkret terhadap perusahaan.

Dalam sebuah pernyataan kepada Associated Press, JC Bamford mengatakan tidak terlibat dalam kegiatan yang disebutkan dalam laporan tersebut dan seharusnya tidak dimasukkan. Produk-produk perusahaan ditawarkan melalui dealer lokal, Comasco, yang juga muncul dalam daftar.

Airbnb menolak memberikan komentar. Perusahaan San Francisco itu mengatakan pada November 2018 bahwa mereka menghapus daftar di permukiman Tepi Barat. Setelah beberapa pemilik rumah Israel-Amerika menggugat, perusahaan berbalik arah dan mengatakan akan menyumbangkan semua keuntungan dari daftar ke organisasi bantuan kemanusiaan.

Tapi, para pejabat Israel menuduh laporan tersebut merupakan tanda menyerah pada tekanan dari gerakan boikot yang dilakukan pimpinan Palestina terhadap Israel. Daftar itu pun meningkatkan kekhawatiran dapat digunakan sebagai dasar untuk boikot dan tekanan ekonomi lainnya terhadap perusahaan.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan Dewan HAM merupakan badan tidak penting. "Alih-alih organisasi yang berurusan dengan hak asasi manusia, itu hanya mencoba untuk meremehkan Israel. Kami sangat menolak upaya hina ini," katanya.

Israel dan Amerika Serikat secara teratur menuduh Dewan Hak Asasi Manusia bias anti-Israel. Administrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik AS pada 2018 dan menyalahkan PBB karena menyatakan pemerintah telah berulang kali melanggar hak asasi manusia.

Sedangkan bagi Palestina, daftar tersebut menjadi kemenangan bagi hukum internasional. "Kemenangan bagi hukum internasional dan bagi upaya diplomatik untuk mengeringkan sumber-sumber sistem kolonial yang diwakili oleh penyelesaian ilegal di wilayah Palestina yang diduduki," ujar Menteri Luar Negeri Palestina Riad Malki.

Dewan Hak Asasi Manusia tahun 2016 menginstruksikan kantor HAM PBB untuk membuat database perusahaan yang dianggap terkait atau mendukung permukiman. Dimulai dengan daftar potensial lebih dari 300 perusahaan, lembaga itu mempersempitnya menjadi 112 perusahaan yang terlibat dalam praktik dengan masalah hak asasi manusia. Seperti konstruksi permukiman, layanan keamanan, perbankan, dan peralatan yang digunakan untuk menghancurkan properti Palestina.

Dewan HAM terdiri dari 47 pemerintah, dengan negara-negara seperti Libya, Venezuela, dan Somalia di antara anggotanya. Mayoritas resolusi yang disahkan oleh dewan telah berfokus pada Israel dan perlakuannya terhadap Palestina. Israel adalah satu-satunya negara di dunia yang kebijakannya secara otomatis menghadapi pengawasan pada setiap sesi dewan.

Baca Juga

sumber : AP
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA