Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Saturday, 14 Rabiul Awwal 1442 / 31 October 2020

Palestina Sambut Daftar Perusahaan di Permukiman Israel

Kamis 13 Feb 2020 14:30 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Nur Aini

Permukiman ilegal Israel, ilustrasi

Permukiman ilegal Israel, ilustrasi

Foto: AP Photo
Perdana Menteri Israel mengecam penerbitan daftar perusahaan di permukiman ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH — Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Saeb Erekat menyambut penerbitan daftar perusahaan yang beroperasi di permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Ia secara khusus mengucapkan terima kasih kepada Komisaris Hak Asasi Manusia (HAM) PBB Michelle Bachelet.

Menurut Erekat Bachelet telah melaksanakan mandatnya dengan baik. “Pengumuman (daftar perusahaan) ini meningkatkan dan mengonsolidasikan kredibilitas Dewan HAM PBB dan organisasi internasional dalam menghadapi serangan sengit dan tekanan kuat yang ditempatkan pemerintahan (Presiden AS Donald) Trump pada lembaga-lembaga ini untuk menghambat pelaksanaan mandat hukum serta kemanusiaan yang dipercayakan kepadanya oleh komunitas internasional,” kata Erekat, Rabu (12/2) dikutip laman kantor berita Palestina, WAFA.

Dia menyadari daftar perusahaan yang dirilis Dewan HAM PBB belum termasuk perusahaan yang memperoleh keuntungan dari perusahaan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat. “Tapi ini adalah langkah penting pertama untuk memulihkan harapan dalam multilateralisme serta hukum internasional,” ujarnya.

Baca Juga

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengecam penerbitan daftar perusahaan oleh Dewan HAM PBB. Dia mengatakan pengakuan AS atas wilayah permukiman Israel di Tepi Barat lebih penting dibanding pandangan organisasi-organisasi PBB. "Kami akan memastikan pengakuan (AS) atas kedaulatan kami atas permukiman itu, yang akan membatalkan seluruh dampak dari PBB. Karena AS lebih penting daripada PBB," ujar Netanyahu.

Terdapat 112 perusahaan yang masuk dalam daftar Dewan HAM PBB. Sebanyak 94 perusahaan di antaranya berbasis di Israel. Sementara, sisanya bermarkas di sejumlan negara, termasuk AS, Inggris, Belanda, dan Prancis. Beberapa perusahaan yang terdata Dewan HAM PBB merupakan perusahaan internasional. Perusahaan yang bergerak di bidang perjalanan seperti Airbnb, Expedia, dan TripAdvisor tercantum dalam daftar.

Perusahaan telekomunikasi Motorola juga tertera dalam deretan nama perusahaan yang tercatat Dewan HAM PBB. Sementara di bidang konstruksi-infrastruktur terdapat perusahaan asal Prancis dan Inggris, yakni France's Egis Rail serta JC. Bamford Excavators.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA