REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Empat anggota Senat Amerika Serikat (AS) meminta Departemen Luar Negeri AS memberikan penilaian terhadap tindakan keras India di wilayah Kashmir. Mereka mengkhawatirkan situasi di sana.
Dalam surat yang ditujukan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, Senator Chris Van Hollen, Todd Young, Dick Durbin, dan Lindsey Graham menyatakan keprihatinan atas pemblokiran internet di wilayah Jammu-Kashmir. Sebab, hal itu telah berlangsung selama berbulan-bulan.
"India sekarang telah memberlakukan pemadaman internet terpanjang dengan demokrasi, mengganggu akses ke perawatan medis, bisnis, dan pendidikan tujuh juta orang. Ratusan warga Kashmir tetap dalam 'penahanan preventif', termasuk tokoh-tokoh politik utama," kata keempat senator dalam suratnya yang dikirim pada Rabu (12/1), dikutip Anadolu Agency.
Mereka meminta informasi mengenai jumlah tahanan politik, pemadaman internet dan telepon, serta pembatasan akses bagi diplomat asing, termasuk jurnalis, di Kashmir disediakan dalam waktu 30 hari.
Pemadaman dan pembatasan internet di Kashmir telah berlangsung selama enam bulan. Otoritas India sebenarnya menyatakan akan memulihkan akses internet pada 25 Januari lalu.
"Layanan data seluler dan akses internet melalui saluran tetap akan diizinkan melalui Wilayah Serikat Jammu dan Kashmir dengan beberapa batasan," kata departemen dalam negeri wilayah federal India, seperti dikutip laman Aljazirah.
Pada 10 Januari, Mahkamah Agung India memang telah memerintahkan agar pembatasan akses internet segera dicabut. Menurutnya tindakan tersebut tak diizinkan. "Penangguhan kebebasan bergerak, internet, dan kebebasan dasar tidak bisa menjadi upaya kekuasaan yang sewenang-wenang," kata Mahkamah Agung India.
Meskipun saat ini akses internet di Kashmir mulai dipulihkan, masyarakat tetap melayangkan kritik dan keluhan. Pasalnya, kecepatan akses masih sangat dibatasi. "Saya sangat frustrasi. Apa yang akan dilakukan seorang mahasiswa dengan kecepatan internet 2G? Apakah Anda pikir itu adil setelah enam bulan (pemutusan akses)?" ujar Zainab Shahid, seorang warga Kashmir di wilayah India.
Dia mengatakan Pemerintah India mungkin ingin menunjukkan pada dunia bahwa mereka telah memulihkan akses internet di Kashmir. "Tapi di lapangan tidak ada gunanya bagi saya. Dibutuhkan berjam-jam untuk membuka surel sederhana," ucap Shahid.
Pemutusan akses internet selama hampir lima bulan terakhir telah menimbulkan kerugian finansial yang besar bagi masyarakat Kashmir. Menurut Kepala Kamar Dagang dan Industri Kashmir Sheikh Ashiq pemutusan internet menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2,5 miliar dolar AS.
"Peminjam lembaga keuangan kehilangan kapasitas mereka untuk memenuhi komitmen mereka dan sejumlah besar rekening cenderung bangkrut. Banyak perusahaan bisnis telah tutup atau sedang mempertimbangkan penutupan," kata Kamar Dagang dan Industri Kashmir dalam laporannya.
Sektor-sektor yang secara langsung bergantung pada internet, seperti teknologi informasi dan e-commerce juga sangat terdampak. Mereka mengalami kemunduran yang melumpuhkan.
Kashmir sempat dibekap ketegangan saat India mencabut status khusus wilayah tersebut pada 5 Agustus 2019. Masyarakat memprotes, kemudian menggelar aksi demonstrasi di beberapa daerah.Mereka menolak status khusus dicabut karena khawatir dapat mengubah komposisi demografis di sana.
Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang dihuni mayoritas Muslim. Guna menangani kelompok demonstran, India mengerahkan pasukannya ke wilayah tersebut. Jaringan televisi dan telekomunikasi, termasuk internet, diputus. Tak hanya itu, India pun mendirikan pos jaga serta memberlakukan jam malam. Kashmir diisolasi dari dunia luar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
