REPUBLIKA.CO.ID, ISLAMABAD -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melakukan kunjungan selama empat hari ke Pakistan. Dia akan membahas beberapa isu dengan para pejabat negara tersebut, termasuk tentang sengketa wilayah Jammu dan Kashmir.
Guterres tiba di sana pada Ahad (16/2). Kedatangannya disambut pejabat-pejabat senior Pakistan dan perwakilan tetap PBB untuk negara tersebut Munir Akram. Menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan, Guterres akan menyampaikan pidato pada konferensi internasional tentang pengungsi Afghanistan di Pakistan.
Setelah itu, dia diagendakan bertemu Presiden Arif Alvi, Perdana Menteri Imran Khan, dan Menteri Luar Negeri Shah Mahmood Qureshi. "Selama kunjungan, para pemimpin kami akan berbagi perspektif Pakistan tentang semua aspek sengketa Jammu dan Kashmir," kata Kementerian Luar Negeri Pakistan dalam pernyataan resminya, dikutip laman Anadolu Agency.
Guterres juga akan mengunjungi Gurdwara Kartarpur Saheb yang terletak di Narowal, sekitar 115 kilometer dari Lahore di provinsi Punjab timur laut. Gurdwara Kartarpur Saheb adalah tempat peristirahatan terakhir Baba Guru Nanak, pendiri agama Sikh, yang meninggal pada 1539.
Pada November tahun lalu, Pakistan membuka perbatasan penting dengan India, untuk para peziarah Sikh. Hal itu dilakukan menjelang ulang tahun kelahiran Baba Guru Nanak ke-550.
Sementara dalam isu Kashmir, hubungan India dan Pakistan masih cukup meruncing. Islamabad diketahui telah menurunkan level hubungan diplomatiknya dengan India. Hal tersebut terjadi setelah India mencabut status khusus Kashmir pada Agustus tahun lalu.
Pakistan juga menangguhkan semua aktivitas perdangan dengan India. Kashmir merupakan satu-satunya wilayah di India yang berpenduduk mayoritas Muslim. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah dua. Dua per tiga wilayahnya dikuasai India, sementara sisanya dimiliki Pakistan. Wilayah itu kemudian dipisahkan dengan garis Line of Control (LoC). Perselisihan akibat sengketa Kashmir telah membuat India dan Pakistan tiga kali berperang, yakni pada 1948, 1965, dan 1971.
Ikuti Whatsapp Channel Republika