REPUBLIKA.CO.ID, RAMALLAH -- Otoritas Palestina mengecam tim Israel dan Amerika Serikat (AS) yang mulai menggambar peta aneksasi atau pencaplokan Tepi Barat. Menurutnya, hal itu menunjukkan tekad dan kegigihan keduanya melakukan agresi terhadap hak-hak rakyat Palestina.
"Ini (penggambaran peta aneksasi Tepi Barat) menunjukkan bahwa Pemerintah AS meremehkan semua resolusi dan sikap internasional yanh menolak 'Kesepakatan Abad Ini'," kata Kementerian Luar Negeri Palestina dalam sebuah pernyataan pada Ahad (16/2), dikutip laman Middle East Monitor.
Kesepakatan Abad Ini adalah rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun Presiden AS Donald Trump. Rencana itu telah dirilis pada 28 Januari lalu. Menurut Palestina, rencana perdamaian tersebut tidak akan mengarah pada perdamaian Israel-Palestina atau penciptaan stabilitas di kawasan. Karena rencana perdamaian Trump sangat memihak kepentingan politik Israel, Palestina menegaskan akan tetap melakukan perlawanan.
"Kami akan menghadapinya sebagai bagian integral dari 'Kesepakatan Abad yang tidak menyenangkan' dan perpanjangan rencana pendudukan untuk menyelesaikan masalah status akhir secara sepihak," kata Kementerian Luar Negeri Palestina.
Rencana perdamaian Timur Tengah yang disusun Trump menuai banyak kritik dan protes. Selain karena tak melibatkan Palestina dalam prosesnya, rencana perdamaian itu pun sangat memihak dan memprioritaskan kepentingan politik Israel.
Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan. Dengan rencana tersebut, posisi Palestina kian tersisih. Ia tak bisa lagi mengharapkan Yerusalem Timur sebagai ibu kota masa depan negaranya.
Teritorial yang diinginkan Palestina, yakni berdasarkan garis perbatasan 1967, juga buyar. Sebab Israel telah mencaplok sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordan. Saat berbicara di Dewan Keamanan PBB pada Selasa pekan lalu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas menegaskan penolakan atas rencana tersebut. "Rencana ini mencabut hak-hak warga Palestina, hak kami untuk menentukan nasib sendiri, bebas, dan merdeka, di negara kami sendiri," kata Abbas, dikutip laman Aljazirah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika