REPUBLIKA.CO.ID, BRUSSELS--Negara-negara Uni Eropa sepakat meluncurkan misi militer baru ke lepas pantai Libya. Tujuannya untuk menegakan embargo senjata yang diterapkan PBB terhadap negara itu.

"Tujuan utamanya adalah embargo senjata,' kata Menteri Luar Negeri Luxembourg Jean Asselborn seperti dilansir dari BBC, Selasa (18/2).

Pemerintah 27 negara anggota masih menyusun teks hukum misi tesebut. Tapi mereka sudah menyetujui prinsip-prinsipnya di Brussels.

Pemerintahan Libya yang diakui PBB diserang oleh pasukan Jenderal Khalifa Haftar yang menguasai bagian timur negara itu. Misi udara dan laut Uni Eropa yang baru akan digelar di timur Mediterania.

Jauh dari rute penyelundupan imigran dari Libya. Isu yang menyebabkan perpecahan di Uni Eropa.

Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengatakan jika kapal-kapal Uni Eropa terbukti 'menjadi faktor penarik' imigran-imigran untuk mencapai Eropa. Maka 'misi itu akan dihentikan'.

Berdasarkan Undang-undang Internasional kapal-kapal Uni Eropa baik itu sipil maupun militer wajib menyelamatkan orang yang terdampar di tengah laut. Mantan Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Salvini mengambil sikap keras terhadap kapal-kapal imigran dengan menerapkan kebijakan pelabuhan tertutup.

Austria awalnya menjadi pemimpin oposisi patroli angkatan laut Uni Eropa di lepas pantai Libya. Tapi akhirnya mereka menyetujui misi baru dengan mandat yang berbeda dari Operasi Sophia, yang berusaha menghentikan penyelundupan manusia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika