REPUBLIKA.CO.ID, BERLIN -- Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, Cina tidak boleh menyamaratakan dan menyebut semua etnis Muslim Uighur sebagai teroris. Hal itu dia sampaikan setelah melangsungkan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di sela-sela Konferensi Keamanan di Munchen, Jerman, Ahad (16/2).
"Baik orang Turki, Uighur, Cina Han, Buddha, maupun Kristen tidak berhak menyebut semua Turki Uighur teroris hanya karena satu atau dua teroris berasal dari kelompok etnis tertentu," kata Cavusoglu, dikutip laman the Japan Times.
Kepada awak media, Cavusoglu mengungkapkan bahwa dia telah mengangkat masalah Uighur selama melakukan pembicaraan dengan Wang Yi. Dia menyampaikan harapan bahwa Cina bisa melindungi hak-hak mereka.
"Turki Uighur adalah warga negara Cina sehingga harapan kami adalah warga Uighur menggunakan semua hak mereka sebagai warga negara kelas satu. Ini adalah harapan kami," ujarnya.
Uighur adalah isu yang sedang menjadi sorotan dunia. Pemerintah Cina dituding membangun kamp-kamp interniran dan menahan lebih dari 1 juta Muslim Uighur di Provinsi Xinjiang. Beijing telah secara konsisten membantah tuduhan tersebut.
Seorang Muslim Uighur berada di depan militer yang patroli di wilayah Xinjiang.
Beijing mengatakan bahwa Xinjiang berada di bawah ancaman milisi dan separatis Islam. Cina membantah adanya penganiayaan atau kamp interniran di Xinjiang.
Cina mengeklaim kamp-kamp di wilayah tersebut merupakan pusat pendidikan vokasi. Dengan pusat-pusat pendidikan itu, Cina berharap dapat mengakhiri ekstremisme dan kekerasan di Xinjiang. Beijing pun selalu menyatakan bahwa kebijakan ketat mereka di Xinjiang telah membuahkan hasil positif. Satu di antaranya adalah tak adanya serangan teror selama tiga tahun terakhir.
Akhir Januari lalu, lembaga advokasi hak asasi manusia (HAM) Amnesty International (AI) mengeluarkan laporan per kawasan. Untuk Asia Pasifik, AI menyoroti dua negara dengan populasi terbanyak di kawasan, yaitu Cina dan India. Menurut AI, kedua negara itu mencoba memaksakan "visi di wilayah mereka, menganggap minoritas sebagai ancaman terhadap 'keamanan nasional'".
"Inti sari dari laporan tersebut adalah di Asia, kami menyaksikan ada peningkatan tekanan di banyak negara. Namun, kami juga menyaksikan ada peningkatan perlawanan dan protes, yang kerap kali dipimpin oleh kaum muda, mulai dari Hong Kong hingga India, dari Myanmar hingga Thailand," kata direktur kawasan AI, Nicholas Bequelin, 30 Januari lalu kepada Associated Press.
Pemerintah Cina, kata AI, membidik orang-orang Uighur, Kazakh, dan kelompok etnis Muslim lain di Xinjiang. AI menyebut orang-orang tersebut ditempat di bawah pengintaian ketat, penahanan tanpa proses pengadilan, dan indoktrinasi paksa. n kamran dikarma/ap, ed: yeyen rostiyani
Ikuti Whatsapp Channel Republika