Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Satu Dekade Pemberontakan Perdamaian di Libya Belum Terwujud

Selasa 18 Feb 2020 10:44 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Christiyaningsih

Pusat penahanan migran di Tajoura, di timur Tripoli, Libya hancur karena serangan udara. Satu dekade setelah pembunuhan Gaddafi, Libya terus menerus dilanda konflik. Ilustrasi.

Pusat penahanan migran di Tajoura, di timur Tripoli, Libya hancur karena serangan udara. Satu dekade setelah pembunuhan Gaddafi, Libya terus menerus dilanda konflik. Ilustrasi.

Foto: AP Photo/Hazem Ahmed
Satu dekade setelah pembunuhan Gaddafi, Libya terus menerus dilanda konflik

REPUBLIKA.CO.ID, TRIPOLI -- Seluruh rakyat Libya dari sejumlah kota berkumpul di ibu kota Tripoli untuk merayakan sembilan tahun pemberontakan yang akhirnya menggulingkan Muamar Gaddafi setelah 42 tahun berkuasa. Mereka mengibarkan bendera dan memainkan musik untuk menandari pemberontakan pada 2011 yang dimulai di kota pesisir, Benghazi.

Satu dekade setelah pembunuhan Gaddafi, Libya terus menerus dilanda konflik dan kekerasan. Dua faksi penguasa di daerah barat dan timur Libya yakni Government of National Accord (GNA) dan Libyan National Army (LNA) kerap melakukan serangan yang merugikan warga sipil.

Salah satu warga Tripoli, Samira al Mehdi, mengatakan dia pernah merasakan kekerasan dan konflik yang memanas di Libya. Rumah Samira yang terletak di pinggiran Tripoli telah hancur akibat serangan bom. Sekarang, dia dan putri kecilnya tinggal di pengungsian bersama warga lainnya.

"Seluruh bangunan di lingkungan kami hancur. Bom-bom itu datang dari semua sisi. Rumah kami hancur total, kami bisa saja terbunuh," ujar Samira kepada Aljazirah.

Samira mengatakan Libya telah mengalami banyak tragedi kekerasan dan konflik. Sejumlah warga sipil mengalami penderitaan akibat konflik berkepanjangan tersebut. Harapan Samira dan keluarganya untuk menjalani kehidupan dalam situasi yang aman kini telah pupus.

"Ada begitu banyak tragedi. Banyak orang yang menderita. Saya tidak punya harapan. Tidak ada keamanan, (jadi) apa yang mereka rayakan?" ujar Samira.

Dua faksi penguasa di Libya bersiap untuk konflik panjang ketika faksi di wilayah timur menutup pelabuhan minyak dan berselisih untuk memperebutkan cadangan minyak terbesar di Afrika. Langkah ini menandai bahwa permusuhan antara dua faksi itu semakin mendalam dan dapat memperburuk ketidakstabilan regional. Hal ini juga dapat meningkatkan aliran migran dari Timur Tengah dan Afrika setelah hampir satu dekade jatuhnya Gaddafi.

Dari vila besarnya di timur Libya, pemimpin suku Sanoussi al Zwai melihat akan ada banyak masalah di negara itu. Terutama setelah dua faksi penguasa di wilayah timur dan barat saling bersaing sengit untuk memperebutkan wilayah.

Suku Zwai adalah sekutu LNA yang juga mendapatkan dukungan dari Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Yordania, dan Rusia. Suku Zwai mendukung blokade pelabuhan minyak, serta menentang permintaan Amerika Serikat dan PBB untuk membuka kembali aliran sumber pendapatan vital Libya yang dijalankan oleh GNA, yang diakui secara internasional.

Zwai menawarkan pelabuhan minyak dibuka untuk menyalurkan lebih banyak pendapatan kepada rakyatnya. Jika GNA menolak maka mereka mengancam akan ada peningkatan ekalasi yang lebih buruk.

"Kami tidak senang dengan apa yang terjadi sekarang, tapi kami memiliki cara untuk meningkatkan eskalasi jika masyarakat internasional tidak mendengarkan kami. Akan ada eskalasi besar," ujar pemimpin suku Zwai.

Konflik di Libya telah bergeser ke kendali kekayaan minyak. Pasukan yang bersekutu dengan LNA telah menutup pelabuhan minyak selama satu bulan dan menyebabkan kerugian hingga 1,4 miliar dolar AS.

National Oil Corporation (NOC) yang menyatakan netral dan berurusan dengan semua pihak, telah menyalahkan LNA karena secara langsung memerintahkan penutupan pelabuhan. Tekanan dari kekuatan internasional dan PBB sejauh ini gagal membujuk LNA unutk membuka kembali pelabuhan dan ladang minyak El Sharara yang terbesar di Libya.

Seorang diplomat senior AS mengatakan bahwa pendapatan minyak harus didistribusikan secara merata. Menurutnya, hal ini harus dibahas dalam pembicaraan ekonomi intra-Libya yang dipimpin AS, dan merupakan bagian dari mediasi untuk mengatasi perpecahan. Selain itu, upaya gencatan senjata terhadap dua faksi yang bertikai di Libya kerap menemui jalan buntu.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA