REPUBLIKA.CO.ID, DUBLIN -- Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar mengajukan pengunduran dirinya, Kamis (20/2) waktu setempat. Namun demikian, hingga waktu yang belum ditentukan, ia tetap menjadi pemimpin sementara.
Varadkar mengajukan pengunduran dirinya sebagai Taoiseach, atau perdana menteri Irlandia. Pengajuannya ditujukan kepada Presiden Michael Higgins setelah duduk pertama di majelis rendah Parlemen Irlandia sejak pemilihan 8 Februari yang secara radikal memunculkan kembali lanskap politik.
"Sesuai dengan konstitusi, taoiseach (gelar perdana menteri), dan pemerintah akan terus menjalankan tugas mereka sampai penerusnya ditunjuk," kata pernyataan pemerintah dikutip Aljazirah, Jumat (21/2).
Tiga partai utama negara itu tengah berada di ambang keluar dari koalisi setelah pemilihan umum negara yang tidak meyakinkan. Penghitungan suara dimulai dalam pemilihan Irlandia setelah prediksi dari survei keluar. Pemimpin partai Sinn Fein, Mary Lou McDonald menerima suara terbanyak mendukung Varadkar.
Jejak politik Sinn Fein pernah menjadi sayap politik paramiliter Tentara Republik Irlandia (IRA). Partai itu menjadi partai terbesar kedua dengan 37 kursi yang memecah dua partai bersejarah partai-partai kanan tengah Fine Gael dan Fianna Fail.
"Orang-orang yang memilih kita tidak akan kemana-mana," kata McDonald. "Kami telah membuat komitmen untuk mewakili mereka dengan baik dan melakukan upaya terbaik kami dalam mewujudkan pemerintahan untuk perubahan, dan itulah tepatnya yang ingin kami lakukan," ujarnya menambahkan.
McDonald mendapatkan 36 suara yang mendukung Varadkar untuk melanjutkan jabatan sebagai perdana menteri. Kemenangannya terjadi setelah partai Varadkar, Fine Gael menyelinap ke posisi ketiga dengan 35 kursi.
Sebelum ke parlemen mengajukan pengunduran dirinya, Varadkar mengatakan, tanggung jawab ada pada mereka yang telah membuat janji perubahan besar kepada orang-orang selama pemilihan ini. Hal itulah yang, kata dia, dipercayakan dengan mandat untuk membawa program bagi pemerintah ke Dail (majelis di parlemen) untuk persetujuan.
"Jika mereka tidak bisa, mereka harus mengatakannya serta berterus terang dan jujur tentang kegagalan mereka dan janji-janji kosong yang mereka buat," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika