REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pejabat Gedung Putih mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan membahas isu kebebasan beragama di India dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Narendra Modi pekan ini. Sejak pemerintah nasionalis Hindu Modi berkuasa kebebasan beragama menjadi isu yang sensitif di India.
"Ia akan membahas isu-isu ini, terutama isu kebebasan beragama, yang mana sangat amat penting bagi pemerintahan ini," kata pejabat tersebut, Sabtu (22/2).
Pemerintahan Modi menghadapi unjuk rasa skala besar karena undang-undang kewarganegaraan yang dianggap diskriminatif terhadap muslim. Di luar negeri ia juga banyak dikritik mengabaikan konstitusi India yang sekuler.
Undang-undang kewarganegaraan itu diberlakukan setelah pemerintah India mencabut status otonomi khusus Kashmir yang mayoritas muslim dan memperketat kontrol mereka di sana. Pemerintahan Modi juga memenjarakan lawan politik, separatis serta memblokir komunikasi di wilayah tersebut.
Pejabat Gedung Putih mengatakan Trump yang dijadwalkan bertemu Modi pada Senin (24/2) mendatang akan membicarakan tradisi demokrasi dan kebebasan beragama yang dianut kedua negara. Modi membantah bias terhadap 180 juta muslim India.
Pemerintahan Bharatiya Janata Party juga tidak terima kritikan dari luar negeri. Mereka mengatakan Kashmir dan undang-undang kewarganegaraan yang baru adalah urusan internal India.
Beberapa bulan terakhir New Delhi telah berselisih dengan negara mayoritas muslim seperti Turki dan Malaysia yang mengkritik kebijakan tersebut. Modi membangun kedekatan personal dengan Trump.
Pertemuannya dengan Trump akan digelar di tempat kelahiran Modi di Ahmedabad. Pejabat Gedung Putih mengatakan tidak lama setelah memenangkan periode kedua Modi berjanji akan memprioritaskan inklusivisme untuk semua orang termasuk kebebasan beragama bagi minoritas.
"Dan saya pikir presiden akan membicarakan isu-isu ini dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Modi dan mencatat dunia menantikan India untuk melanjutkan tradisi menegakan demokrasi, menghormati agama minoritas," kata pejabat tersebut.
Di dalam negeri sendiri Trump juga dihujani kritikan atas kebijakan larangan masuk beberapa negara mayoritas muslim. Langkah yang menurutnya diperlukan untuk menjaga keamanan dalam negeri dari terorisme.
Pada bulan ini empat orang senator AS menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Mike Pompeo. Mereka mengatakan langkah Modi di Kashmir dan undang-undang kewarganegaraan yang ia sahkan bermasalah dan 'mengancam hak agama tertentu dan karakter sekuler negara itu'.
Gerakan bipartisan yang berisi Lindsey Graham, Todd Young, Chris Van Hollen dan Dick Durbin itu meminta Departemen Luar Negeri AS untuk memberikan informasi tentang jumlah tahanan politik, pembatasan akses internet dan jaringan telepon di Kashmir dalam 30 hari ke depan. Mereka juga meminta informasi tentang pembatasan akses bagi diplomat, jurnalis dan pengamat.
Mereka juga mengungkapkan keprihatinan tindakan keras terhadap unjuk rasa anti undang-undang kewarganegaraan. Undang-undang itu mengizinkan masyarakat minoritas selain muslim yang dipersekusi di negara tetangga untuk menjadi warga negara India.
Ikuti Whatsapp Channel Republika