REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Dewan Keamanan PBB pada Senin (24/2) meminta semua pihak mempertahankan dukungan bagi solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ini merupakan momen langka karena Amerika Serikat (AS) turut mendukung pernyataan yang dirilis Dewan Keamanan.

"Anggota Dewan (Keamanan PBB) menegaskan kembali dukungan mereka untuk solusi dua negara yang dinegosiasikan, di mana dua negara demokratis, Israel dan Palestina, hidup berdampingan dengan damai di dalam perbatasan yang aman serta diakui," kata Belgia selaku presiden Dewan Kemanan PBB saat ini dalam sebuah pernyataan yang didukung 14 negara anggota lainnya termasuk AS, seperti dilaporkan laman Times of Israel.

Belgia meminta agar solusi dua negara dihormati. "Semua pihak harus menahan diri dari merongrong kelangsungan solusi dua negara untuk menjaga prospek perdamaian yang adil, komprehensif, dan permanen," katanya.

Prospek solusi dua negara terancam setelah Presiden AS Donald Trump meluncurkan rencana perdamaian Timur Tengah-nya pada 28 Januari lalu. Rencana itu menuai banyak kritik dan protes, termasuk dari Liga Arab, Organisasi Kerja Sama Islam, Uni Afrika, dan Uni Eropa. Selain karena tak melibatkan Palestina dalam prosesnya, rencana perdamaian buatan Trump sangat memihak dan memprioritaskan kepentingan politik Israel.

Dalam rencananya, Trump menyatakan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel yang tak terbagi. Ia pun mengakui pendudukan Israel atas sebagian wilayah Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Dengan rencana tersebut, aspirasi dan tuntutan Palestina kian terkubur. Ia tak bisa lagi mengharapkan Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota masa depan negaranya. Teritorial yang diinginkan Palestina, yakni berdasarkan garis perbatasan 1967, juga buyar. Sebab, Israel telah mencaplok sebagian Tepi Barat dan Lembah Yordan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika