REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Perdana menteri interim Malaysia Mahathir Mohammad (94 tahun), Selasa (25/2), mengajukan diri membentuk pemerintah bersatu di bawah wewenangnya. Pemerintahan yang diusulkan ini berbentuk koalisi besar lintas partai, termasuk dengan pihak yang selama ini menjadi rival.
Usul pembentukan koalisi ini diajukan Mahathir dalam pertemuan Selasa dengan para pemimpin partai besar, termasuk Anwar Ibrahim dan pihak-pihak yang ia kalahkan dalam pemilihan umum 2018 lalu. Informasi ini diketahui Reuters dari empat sumber.
"Tampaknya Mahathir siap membentuk pemerintahan," ujar sebuah sumber yang dikutip Reuters.
"Tidak akan ada entitas politik. Mungkin dalam bentuk pemerintah an tanpa (dasar) partai politik," kata salah satu sumber yang menolak disebutkan jati dirinya karena mereka tidak berwenang memberikan pernyataan kepada media.
Usul pembentukan pemerintahan ini dilakukan setelah pada Senin (24/2) ia secara mengejutkan mengundurkan diri sebagai perdana menteri. Setelah menerima pengunduran diri ini, Yang Dipertuan Agong Raja Abdullah Ri'ayatuddin al-Mustafa Billah Shah kemudian langsung menunjuk Mahathir sebagai perdana menteri interim.
"Di kantor seperti hari biasa," cicit Mahathir di Twitter dalam bahasa Inggris. Ia juga mengunggah foto sedang membaca koran di meja kerjanya.
Dengan posisi baru ini Mahathir masih akan tetap memegang wewenang penuh sebagai pemimpin seperti biasa. Langkah Mahathir ini juga secara efektif mengguncang koalisi lama yang dibentuk Mahathir dan mantan rivalnya, Anwar Ibrahim (72 tahun), pada 2018.
Mahathir secara mengejutkan membentuk koalisi dengan Anwar dan memenangkan pemilihan umum pada 2018. Saat itu Mahathir berjanji akan menyerahkan kursi perdana menteri kepada Anwar di tengah masa jabatan. Tak hanya itu, pernyataan mundur ini juga membuat janji Mahathir untuk menyerahkan kekuasaan kepada Anwar tak lagi valid.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pihak yang berani unjuk diri untuk menjadi perdana menteri Malaysia yang baru. Salah satu anggota parlemen dari Partai Aksi Demokrasi, Ong Kian Ming, mengatakan, "Ia (Mahathir) satu-satunya orang yang paling memungkinkan menjadi perdana menteri berikutnya."
Partai-partai yang ada umumnya menyatakan akan mendukung Mahathir untuk menjadi perdana menteri penuh kembali. Namun, partai Anwar, yaitu Partai Keadilan Rakyat (PKR), menjadi satu-satunya partai besar yang belum menyatakan dukungan secara terbuka kepada Mahathir.
Jika kembali berkuasa penuh, Mahathir akan memiliki wewenang lebih besar daripada sebelumnya saat ia menjadi perdana menteri sejak 1981 hingga 2003. Ia kerap digadang-gadang sebagai pemimpin Malaysia yang berhasil mengubah negara agraris menjadi negara industri.
"Ia akan memiliki kebebasan total untuk memutuskan segala sesuatu sesuai kehendaknya," kata direktur lembaga jajak pendapat Merdeka Center, Ibrahim Suffian.
"Tak diragukan lagi, ia (Mahathir) telah bangkit dengan kekuasaan yang lebih besar dari sebelumnya. Setiap partai kini harus bersedia bekerja sama dengannya," kata Bridget Welsh, pengamat dari University of Nottingham, yang kini berada di Malaysia.
Rencana Mahathir tampaknya tak akan mudah. Partai-partai oposisi Malaysia mendesak pemilu digelar dan menolak untuk mendukung Mahathir membentuk pemerintah bersatu.
"Kami menyerukan agar parlemen dibubarkan dan biarkan rakyat yang memutuskan," kata Annuar Musa, anggota Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu atau United Malays National Organisation (UMNO) yang pernah menjadi partai berkuasa. "Apa pun yang bertentangan dengan prinsip yang sudah ditetapkan hanya akan mengundang instabilitas."
Pertama kali
Sementara itu, Raja Malaysia Raja Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah memutuskan pada Selasa untuk mewawancarai semua anggota parlemen yang terdiri atas 221 orang. Raja akan mewawancarai mereka satu per satu untuk ditanyai tentang langkah selanjutnya. Sejumlah media lokal menyebut ini metode yang pertama kalinya dalam sejarah Malaysia.
Wawancara dimulai Selasa. Untuk angkatan pertama, sebanyak 90 orang dipanggil. Setiap orang akan mendapat waktu dua atau tiga menit untuk menyampaikan pendapat mereka kepada raja. Salah satu orang yang akan mendapat giliran adalah mantan PM Najib Razak yang kini sedang menjalani persidangan perkara korupsi terkait investasi 1MDB.
Media setempat sempat melaporkan bahwa UMNO bisa saja membentuk pemerintahan dengan cara menggalang koalisi dengan partai Islam, yaitu Bersatu, dan dua partai lain yang ada di Sabah dan Serawak. "Biarkan saya menjalankan tugas saya. Semoga kita bisa menemukan solusi terbaik demi bangsa," kata sang raja saat ia menyerahkan paket makanan kepada awak media yang sedang menanti berita di luar Istana Negara. n (yeyen rostiyani/reuters/ap)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
