Ribuan polisi antihuru-hara dan paramiliter diterjunkan untuk berpatroli di pinggiran timur laut ibu kota India yang berpenduduk 20 juta orang guna mencegah terjadinya kerusuhan baru. Kerusuhan itu merupakan bentrok terbaru menentang Undang-Undang Kewarganegaraan yang pada Desember 2019 lalu telah memicu demonstrasi berkepanjangan dan kerusuhan.
Sunil Kumar, Direktur Rumah Sakit Guru Teg Bahadur (GTB), mengatakan pada hari Kamis (27/02) bahwa rumah sakitnya mencatat setidaknya ada 30 korban tewas. "Mereka semua (yang tewas di GTB) mengalami luka tembak," kata Kumar.
Sementara kepala dokter di Rumah Sakit Lok Nayak mengatakan bahwa tiga orang telah meninggal di sana. Dengan demikian, korban tewas akibat kerusuhan ini telah mencapai 33 jiwa.
Jumlah korban tewas ini meningkat dari semula 27 orang pada hari Rabu (26/02). Keseluruhan korban tersebut tewas dalam kerusuhan yang terjadi pada Senin (24/02) dan Selasa (25/02) ketika dua kelompok massa terlibat bentrok. Sejumlah tempat tinggal, tempat usaha, rumah ibadah dan sekolah dilaporkan dibakar massa. Lebih dari 200 orang terluka dalam kerusuhan tersebut.
Secara terpisah, Komisaris Gabungan Polisi Delhi, OP Mishra, mengatakan situasi saat ini telah terkendali. Para pejabat tinggi kepolisian dan administrasi setempat telah mulai mengunjungi daerah yang sebelumnya dilanda kerusuhan. Penduduk setempat juga terlihat mulai membersihkan jalan-jalan.
"Kami yakinkan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti dan toko-toko silakan buka. Kami meminta masyarakat untuk tidak berkumpul dalam sebuah kelompok, terutama kaum muda," kata Mishra. Polisi mengatakan sejauh ini pihaknya telah menahan sekitar 100 orang sehubungan dengan kerusuhan tersebut.
Seruan menahan diri dan permintaan jam malam
Setelah kerusuhan terjadi beberapa hari, Perdana Menteri India Narendra Modi pada Rabu akhirnya mengeluarkan pernyataan lewat twitter dan menyerukan pihak yang bertikai untuk menahan diri.
Sementara Kepala Menteri Delhi, Arvind Kejriwal, meminta pemerintah India untuk memberlakukan jam malam dan mengerahkan pasukan di daerah-daerah yang terkena dampak kerusuhan ini.
Sebelumnya, massa datang dengan membawa senjata tajam dan senjata api membakar ribuan bangunan dan kendaraan. Warga mengeluh bahwa polisi tidak melakukan upaya yang cukup untuk menghentikan kekerasan ini.
India memiliki UU Kewarganegaraan yang akan memudahkan pemeluk agama minoritas dari negara tetangga seperti Bangladesh, Afghanistan dan Pakistan untuk mendapatkan kewarganegaraan India. Namun ini tidak berlaku bagi imigran muslim.
Banyak warga muslim percaya bahwa UU kewarganegaraan yang dinilai diskriminatif ini akan membuat mereka kehilangan kewarganegaraan. Mereka juga percaya bahwa ini merupakan bagian dari rencana partai penguasa sayap kanan pimpinan Perdana Menteri Modi untuk mengubah India yang resminya adalah negara sekuler menjadi negara Hindu.
ae/vlz (AFP, dpa)
Ikuti Whatsapp Channel Republika
