REPUBLIKA.CO.ID, PUTRA JAYA -- Perdana Menteri sementara Malaysia Mahathir Mohamad mengatakan tak ada kandidat yang memperoleh dukungan mayoritas dari 222 anggota parlemen Malaysia untuk menjadi perdana menteri baru. Dengan demikian masalah tersebut akan dirujuk ke Dewan Rakyat.
"Raja (Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah) telah meminta semua anggota parlemen untuk membuat pernyataan di depannya. Hasilnya adalah dia tidak dapat menemukan siapa pun dengan mayoritas nyata. Karena tidak ada mayoritas berbeda, dia mengatakan forum yang tepat adalah Dewan Rakyat," kata Mahathir pada Kamis (27/2) malam dikutip laman The Straits Times.
Pernyataan itu dikeluarkan Mahathir setelah beraudiensi dengan Raja Malaysia. Untuk memenangkan kekuasaan, sebuah koalisi perlu meyakinkan Raja bahwa ia mendapat dukungan minimal 112 dari 222 anggota parlemen. Mahathir mengatakan jika mosi kepercayaan tidak memberikan hasil yang pasti, Raja harus melakukan pemilu cepat.
Pada Kamis malam, koalisi Pakatan Harapan melakukan pertemuan. Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim turut hadir di sana. Menurut Anwar, dalam pembicaraan tak disinggung tentang mendekati kembali Mahathir sebagai ketua Partai Pribumi Bersatu Malaysia (PPBM). "Tidak, itu tidak muncul," ujarnya seperti dikutip Malaysiakini.
Sebelumnya Anwar telah mengatakan bahwa koalisi Pakatan Harapan, yang memenangkan Mahathir pada pemilu Malaysia dua tahun lalu, telah mencalonkan dirinya sebagai perdana menteri. PKR pun memberikan dukungan padanya.
Anwar mengatakan dia menentang segala upaya pembentukan pemerintahan "pintu belakang". Pernyataannya menyinggung Mahathir yang hendak membentuk pemerintahan bersatu tanpa kesetiaan atau kepentingan pada partai politik masing-masing.
Saat terpilih sebagai perdana menteri dua tahun lalu, Mahathir berjanji tak akan merampungkan masa jabatannya. Kursi perdana menteri nantinya diserahkan kepada Anwar Ibrahim.
Mahathir dilaporkan mendapat tekanan dari para pendukung Anwar untuk menetapkan jadwal yang jelas pemindahan kekuasaan kepada Anwar. Namun Mahathir menolak.
Dia memutuskan mundur karena partainya, PPBM, ingin keluar dari koalisi Pakatan Harapan. PPBM ingin membentuk pemerintahan dengan partai-partai yang mereka kalahkan dalam pemilu terakhir, termasuk partai United Malays National Organisation (UMNO).
Saat pemilu terakhir, UMNO tergabung dalam koalisi Barisan Nasional yang mengusung mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak. Misi Mahathir kembali ke dunia perpolitikan memang untuk melengserkan Najib yang terlibat mega-korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Mahathir akhirnya mundur dari jabatannya pada Selasa (25/2). Langkah itu dilakukan setelah adanya pembicaraan mengejutkan antara anggota koalisi dan oposisi tentang pembentukan pemerintahan baru pada akhir pekan lalu.
Dalam pidatonya pada Rabu (26/2) lalu, Mahathir membeberkan alasannya mengundurkan diri sebagai presiden. "Saya mengundurkan diri karena saya tidak melihat kekuatan dan posisi sebagai be all and end all (menjadi semua, mengakhiri semua) atau tujuan saya. Bagi saya kekuasaan dan posisi adalah sarana untuk mencapai tujuan atau alat untuk mencapai tujuan. Dan tujuan kita semua yang terbaik untuk negara ini," ucapnya.
Mahathir mengungkapkan dia berjanji mengundurkan diri untuk memberi kesempatan kepada Dewan Rakyat untuk memutuskan siapa yang akan menggantikannya. Jika memang masih didukung, dia siap melanjutkan masa jabatannya. Namun jika sebaliknya, ia siap menerima siapa pun yang dipilih.
Mahathir mengaku dia bersedia menerima anggota UMNO yang meninggalkan partainya dan bergabung dengan pihak lain. "Tapi jika UMNO bergabung dengan pemerintahan persatuan ini sebagai sebuah partai, ini saya tidak dapat terima. Karena itu saya terpaksa mengundurkan diri," katanya.
Dia berpendapat para politisi dan semua partai politik terlalu memprioritaskan kepentingan politik. "Mereka lupa bahwa negara ini menghadapi masalah ekonomi dan kesehatan yang mengancam negara," ucapnya.
"Saya percaya, benar atau salah, partai politik dan politik harus dikesampingkan untuk saat ini. Jika saya diizinkan, saya akan mencoba untuk membentuk suatu pemerintahan yang tidak memihak pihak manapun. Hanya kepentingan nasional yang akan diprioritaskan. Jika diizinkan, inilah yang akan saya coba," ujar Mahathir.
Ikuti Whatsapp Channel Republika